Majelis Rendah Parlemen Rusia (Duma) meloloskan undang-undang yang mengizinkan perekrutan personel militer dalam periode jangka pendek untuk operasi antiterorisme di dalam dan luar negeri, demikian dilaporkanRT, Kamis (15/12).
Berdasarkan undang-undang tersebut, para tentara yang direkrut dalam kontrak jangka pendek dapat dikirim untuk menjaga dan mengembalikan perdamaian serta keamanan di luar perbatasan Rusia. Undang-undang tersebut dapat diterapkan bagi anggota militer aktif dan cadangan Rusia, dengan panjang kontrak maksimal satu tahun.
Dalam bagian penjelasan, disebutkan bahwa kebutuhan akan pergerakan pasukan militer yang lebih baik serta kemampuan untuk membentuk unit khusus secara cepat menjadi latar belakang perekrutan jangka pendek ini, akibat meningkatnya aktivitas organisasi teroris internasional.
Saat ini, UU Layanan Militer Rusia mengizinkan kontrak militer untuk dua dan lima tahun.
Pemerintah menjelaskan bahwa dengan peraturan baru, kontrak yang lebih pendek dapat membantu memobilisasi pasukan untuk tugas khusus dengan lebih cepat, yang merupakan hal yang sangat penting dalam situasi dunia yang terus berubah dengan cepat.
Selain itu, Kementerian Pertahanan Ruia memperkirakan lebih banyak tentara profesional yang akan bersedia memperpanjang kontrak mereka jika kontrak awalnya ditandatangani untuk periode yang lebih pendek.
Rusia telah puluhan tahun bergantung pada kebijakan wajib militer universal. Namun, hal ini mulai berubah menyusul reformasi yang diluncurkan pada 2008. Jangka waktu wajib militer dipotong dari dua menjadi satu tahun, dan pada pertengahan 2015, separuh dari personel militer Rusia telah bekerja dengan basis kontrak, yakni terdiri dari 300 ribu tentara yang tak bertugas serta 200 ribu pejabat militer.
Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.
Berlanggananlah
dengan newsletter kami!
Dapatkan cerita terbaik minggu ini langsung ke email Anda