Mantan Staf CIA Sebut Tak Ada Bukti Keterlibatan Rusia dalam Pemilu AS

Mantan staf CIA mematahkan klaim yang menyebut Rusia meretas akun milik Partai Demokrat atas perintah Donald Trump dan menyebut bahwa tuduhan tersebut tak memiliki bukti nyata, demikian dikabarkanSputnik, Rabu (13/12).

Dalam sebuah tulisan untuk American Conservative, Philip Giraldi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Dewan Kepentingan Nasional AS memaparkan bahwa klaim CIA mewakili konsensus lembaga intelijen terkait isu ini, dan penggunaan kata 'konsensus' mengindikasikan ada perbedaan pendapat dalam tubuh lembaga itu sendiri. Bahkan, ada dugaan tak semua perwakilan lembaga ikut menandatangani draf akhir.

“Para pengkritik Rusia dalam Kongres AS, termasuk senator Partai Republikan John McCain dan Lindsey Graham, telah mengeksploitasi tuduhan ini untuk mencegah semua inisiatif yang mungkin diambil Trump dalam memperbaiki hubungan dengan Moskow, yang mungkin kelak akan menciptakan konsekuensi serius,” terang Giraldi.

Giraldi menjelaskan bahwa untuk benar-benar memahami apa yang sedang dituduhkan, kita hanya bisa mengandalkan laporan media dari “narasumber anonim”, karena baik CIA maupun Gedung Putih belum merilis laporan rahasia tersebut.

“Jika lembaga intelijen juga mengklaim bahwa mereka punya cukup informasi hingga bisa menyimpulkan bahwa peretasan itu diperintahkan oleh Rusia, mereka seharusnya bisa menyajikan bukti yang menunjukkan pejabat Rusia mengeluarkan perintah peretasan tersebut,” tulis Giraldi.

Menurut Giraldi, meski tuduhan itu disampaikan dengan penuh percaya diri, jelas CIA belum punya bukti yang sahih.

Tuduhan Gedung Putih

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan AS Josh Earnest menuduh presiden AS terpilih Donald Trump dan anggota utama timnya memiliki hubungan “yang menguntungkan” dengan Rusia, menyebut bahwa penasihat keamanan nasional Trump yang dulu merupakan “kontributor berbayar” media Rusia RT.

Sang sekretaris pers Gedung Putih menghubungkan “aktivitas siber Rusia yang jahat” dengan para pejabat utama kampanye dan masa lalunya dalam pengarahan harian di Gedung Putih.

“Presiden terpilih menolak membuka hubungan finansialnya dengan Rusia. Sementara, ketua kampanyenya memiliki hubungan personal dan finansial yang kuat dan menguntungkan dengan Rusia dan penasihat keamanan nasional beliau sepanjang kampanye pernah menjadi kontributor bayaran media propaganda Rusia RT," kata Earnest seperti dikutipRT, Senin (13/12).

Earnest menyebutkan bahwa sebagai calon presiden dari partai Republik, Trump “mengambil keuntungan” dari serangan siber yang dialami rivalnya Hillary Clinton, sementara kampanye Trump tidak melakukan upaya apa pun untuk menghalangi hal ini. Ia secara langsung menuduh Trump pura-pura tidak menyadari upaya Rusia untuk mengacaukan sistem politik AS, bahkan malah menyuruh Moskow menyerang Clinton.

“Sang presiden terpilih tidak mempertanyakan itu. Ia malah meminta Rusia meretas lawan, meminta Rusia untuk meretas sekretaris Clinton,” kata Earnest. “Ia jelas-jelas mengetahui dari pihak mana aktivitas ini berasal,” lanjut Earnest tanpa menunjukan bukti apapun yang dapat memperkuat tuduhannya.

Partai Demokrat telah mencurigai Trump sejak bocornya email Partai Demokrat pada bulan Juli lalu yang mengekspos bias terhadap kandidat calon presiden partai tersebut Bernie Sanders selama pemilihan pertama. Pendukung Clinton menduga bahwa serangan siber itu didalangi Rusia untuk membantu kemenangan Trump dan mereka telah meminta Direktur FBI James Comey untuk menginvestigas hubungan antara Trump dan Rusia terkait kebocoran informasi tersebut.

Pada September lalu, Clinton secara personal menuduh Trump mengajak Putin untuk meretas warga AS saat keduanya bersiap untuk melakukan debat calon presiden.

Meski juru bicara Gedung Putih tidak menyebutkan nama, sudah jelas siapa pejabat yang dimaksud dekat dengan presiden terpilih AS tersebut. Ketua kampanye yang memiliki hubungan dengan Rusia adalah Paul Manafort, yang pernah dihubungkan dengan pemerintah Ukraina di masa lalu.

Nama Manafort mulai menjadi sorotan setelah pemerintah Ukraina saat ini menuduhnya mengantongi lebih dari 12 juta dolar AS sebagai imbalan untuk negosiasi dan menjadi konsultan dalam “rezim pro-Rusia”. Ia pernah bekerja di perusahaan yang didirikan oleh Tony Podesta — saudara laki-laki John Podesta yang merupakan mantan kepala staff Bill Clinton dan ketua kampanye untuk calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton.

Orang kedua yang dimaksud Earnest adalah Letjen (Purn.) Michael Flynn, mantan Kepala Badan Intelijen Pertahanan dan baru saja ditunjuk Trump untuk menjadi penasihat keamanan nasional.

“Jenderal Flynn, sepengetahuan saya, tidak pernah dibayar untuk hadir di acara saya,” kata pembawa acara RT Ed Schultz. “Saya rasa ini lagi-lagi cara menyedihkan yang dilakukan Gedung Putih.”

Sejak Oktober, Gedung Putih telah menuduh Rusia melakukan serangan siber terhadap Hillary Clinton dan Komite Nasional Demokrat (DNC) untuk mengintervensi pemilihan presiden AS.

Minggu lalu, seorang narasumber mengatakan kepada Washington Post bahwa CIA menyimpulkan intelijen Rusia meretas server partai Demokrat dan para petingginya untuk membantu Trump merebut kursi jabatan presiden.

Presiden terpilih Donald Trump menyebut implikasi tersebut konyol. “Saya rasa itu konyol. Saya rasa itu hanya alasan saja. Saya tidak mempercayainya,” kata Trump kepada Fox News.

Trump: Reset Hubungan dengan Putin Bukan ‘Awal yang Baru’

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.