Pakar: Barat Sudah Tahu Rusia Akan Tolak Resolusi Gencatan Senjata Aleppo

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vitaly Churkin bicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Suriah.

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vitaly Churkin bicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Suriah.

United Nations
Resolusi tersebut sebenarnya tak bisa diimplementasikan di lapangan.

Rusia dan Tiongkok menolak resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Aleppo dan menyebut resolusi tersebut kontraproduktif. Keputusan yang diambil Rusia tersebut menuai kritik dari kubu AS dan Inggris, tulisSputnik, Rabu (8/12).

Sebelum Mesir, Spanyol, dan Selandia Baru mengajukan resolusi terkait penerapan gencatan senjata segera selama tujuh hari di Aleppo, Moskow sudah mengingatkan sebelumnya mereka akan menolak resolusi tersebut. Gencatan senjata tersebut kabarnya hendak memberi kesempatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Aleppo dan memulai negosiasi perdamaian antara pemerintah dan para pemberontak Suriah.

Namun menurut pihak Rusia, Dewan Keamanan PBB seharusnya tidak merusak kesepakatan yang dibuat Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov yang dibuat di Roma, Jumat (2/12) lalu, yang menetapkan bahwa kelompok pemberontak dan militan harus meninggalkan Aleppo bagian timur sesegera mungkin.

Penolakan Rusia mendapat kritik tajam dari AS dan Inggris. Wakil Duta Vesar AS Michelle Sison menyebut pernyataan Moskow sebagai “alibi yang dibuat-buat,” dengan mengatakan Kremlin lebih fokus mempertahankan pencapaian militernya daripada membantu penduduk Aleppo.

Sementara, analis isu keamanan yang merupakan mantan tentara Inggris dan petugas intelijen perlawanan terorisme Charles Shoebridge menyebut situasi saat ini ibarat permainan catur. “Dalam forum PBB kemarin, satu pihak harus mencegah pihak lain untuk bergerak. Resolusi tersebut sebenarnya tidak berguna atau tak bisa diimplementasikan di lapangan, dan mereka tahu bahwa resolusi ini akan ditolak," kata Shoebridge.

Shoebridge menilai penolakan Rusia dan Tiongkok bukanlah satu hal yang mengejutkan karena jika resolusi tersebut lolos maka tentara Suriah akan kehilangan momentum untuk mengambil alih Aleppo. "Hal itu akan memberi kesempatan untuk kelompok pemberontak kembali bersekutu dan mereka mungkin akan kembali mendapat pasokan bantuan, serta tentu saja akan mengubah situasi sesuka mereka,” kata sang analis.

Ia mengingatkan bahwa selama lima tahun terakhir ini AS, Inggris, dan Prancis telah ikut membantu para pemberontak tidak hanya secara moril, tapi juga materiil.

Selain itu, sang pakar juga menunjuk fakta bahwa proposal tersebut terdengar aneh dan munafik. "Inggris atau AS belum pernah mendesak gencatan senjata segera di Yaman dan berupaya menghentikan Arab Saudi," kata Shoebridge. Ia menyimpulkan bahwa alasan utama di balik pengajuan resolusi ialah niat kubu Barat adalah untuk menggulingkan Assad atau ‘setidaknya mengacaukan Suriah pada titik tertentu’.

Selama beberapa bulan terakhir, Aleppo telah menjadi medan pertempuran utama di Suriah, terlibat dengan pasukan pemerintah, kelompok teroris, dan sejumlah kelompok oposisi. Gencatan senjata sebelumnya yang dimediasi secara internasional gagal saat kelompok militan terus menyerang dan kelompok oposisi gagal mengeluarkan Front al-Nusra yang saat ini dikenal sebagai Jabhat Fatah al Sham, keluar dari Aleppo.

Pada 29 November lalu, pasukan pemerintah Suriah telah membebaskan separuh wilayah Aleppo bagian timur dari kelompok militan. Aleppo merupakan salah satu kota terpenting di Suriah dan keberhasilan tersebut memberi dampak signifikan bagi perkembangan situasi di negara yang telah dilanda perang selama bertahun-tahun ini.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.