Aliansi Rusia-Iran-Suriah Gagalkan Ambisi AS untuk Gulingkan Assad

Seorang pengunjuk rasa meneriakkan dukungan terhadap Presiden Suriah Bashar Assad.

Seorang pengunjuk rasa meneriakkan dukungan terhadap Presiden Suriah Bashar Assad.

Bilal Hussein / AP
Tanpa Rusia dan Iran, pemerintah Suriah “tidak akan dapat bertahan”.

Kesuksesan tentara Suriah di Aleppo menunjukkan bahwa pertempuran melawan teroris telah memasuki babak akhir. Meski demikian, Direktur Institut Tinjauan Sejarah Mark Weber menekankan jika bukan karena bantuan Rusia dan Iran, pemerintah Suriah “tidak akan dapat bertahan,” demikian dikabarkan Sputnik, Senin (5/12).

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa Teheran dan Moskow akan melanjutkan kerja sama dalam perang Suriah hingga tujuan akhir memberantas terorisme dan mengembalikan kedamaian serta keamanan penuh di wilayah Suriah tercapai, tulis kantor berita Iran IRNA, Sabtu (3/12).

Pernyataan tersebut menyeruak dalam pertemuan Rouhani dengan utusan khusus Rusia untuk Suriah Alexander Lavrentiev di Teheran. Rouhani menekankan bahwa konflik di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui dialog politik dan serta sikap menghargai kehendak rakyat Suriah, yang menurut Rouhani memiliki hak untuik memutuskan masa depan negaranya.

Sementara itu, Direktur Institut Tinjauan Sejarah asal AS Mark Weber menekankan bahwa jika bukan karena bantuan yang diberikan Rusia dan Iran, pemerintah Suriah “tidak akan dapat bertahan,”.

Saat berbicara kepada Press TV, Weber menyatakan bahwa kerja sama antara Rusia dan Iran merupakan faktor yang sangat penting dalam menggagalkan kebijakan AS terkait perubahan rezim di Suriah.

"Kini makin jelas bagi seluruh dunia bahwa kebijakan AS untuk mencoba menggulingkan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah gagal. Hal itu terjadi karena kesalahan perhitungan yang dilakukan pemerintahan Obama. Satu-satunya jalan menggagalkan itu adalah adalah melalui kerja sama yang semakin erat antara Rusia, Iran, dan Suriah," kata Weber kepada Press TV.

Weber menegaskan bahwa jika Iran dan Rusia tidak terlibat dalam konflik Suriah, dunia akan “menjadi saksi bangkitnya elemen teroris ekstremis,” menambahkan bahwa pada kenyataannya hal itu diakui secara luas di seluruh dunia.

Sang sejarawan menjelaskan, para pakar saat ini berupaya memprediksi langkah yang akan diambil pemerintahan baru AS di bawah Donald Trump serta perubahan apa saja yang akan terjadi, yang berdampak terhadap situasi di Timur Tengah. Sepanjang kampanye pemilu, Trump memberi sinyal menentang kebijakan AS di Suriah.

Kabarnya, tentara Suriah yang saat ini menguasai penuh Aleppo bagian barat sedang berusaha untuk menyingkirkan kelompok militan dari bagian timur Aleppo, sebuah tindakan yang dianggap akan melumpuhkan kelompok teroris yang aktif di sana.

Pada 29 November lalu, pasukan pemerintah Suriah telah membebaskan separuh wilayah Aleppo bagian timur dari kelompok militan. Aleppo merupakan salah satu kota terpenting di Suriah dan keberhasilan tersebut memberi dampak signifikan bagi perkembangan situasi di negara yang telah dilanda perang selama bertahun-tahun ini.

Sementara kemarin (4/12), Tentara Suriah berhasil merebut kembali kota Al-Tall, Damaskus. Wilayah tersebut sebelumnya diduduki kelompok militan front al-Nusra, afiliasi al-Qaeda yang dilarang sebagai organisasi teroris di banyak negara, termasuk di Suriah dan Rusia.

Lebih dari 500 pemberontak dari Jabhat Fatah al Sham (dulu Front al-Nusra), beserta 1.500 anggota keluarga mereka, telah dipindahkan dari kota Al-Tall ke Idlib.

Sejauh ini, kekerasan yang terus berlangsung di Suriah telah merenggut ribuan nyawa dan menelantarkan jutaan warga Suriah. Komunitas internasional telah mengambil langkah untuk mengakhiri konflik Suriah dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di negara Timur Tengah tersebut.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.