AS Hendak Kunci Kesepakatan Aleppo dengan Rusia Sebelum Pelantikan Trump

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

EPA
AS berjanji akan meyakinkan kelompok oposisi “moderat” untuk memutuskan hubungan dengan Front al-Nusra.

AS tengah berupaya mencapai kesepakatan kunci dengan Rusia terkait penyelesaian situasi di Aleppo, Suriah, sebelum presiden terpilih Donald Trump dilantik pada Januari tahun depan, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri AS John Kerry seperti dikutip Sputnik, Senin (28/11).

Ajudan Presiden Rusia Yury Ushakov menggambarkan upaya Kerry “sangat aktif” dan bahkan “tak bisa dibayangkan”. "Selama ini kami belum pernah melakukan kontak telepon sebanyak itu hanya untuk membahas satu topik: Suriah,” kata Ushakov. Kerry tampaknya sedang mencoba untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam urusan ini, termasuk Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran, sambil terus fokus pada persoalan Aleppo, demikian dilaporkan Washington Post.

Berdasarkan kesepakatan yang diajukan, AS berjanji akan meyakinkan kelompok oposisi “moderat” untuk memutuskan hubungan dengan Front al-Nusra. Poin ini sebelumnya pernah dijanjikan oleh Washington saat Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyetujui kesepakatan pada September lalu. Sayangnya, kelompok pemberontak bersenjata yang didukung AS menolak untuk memenuhi kesepakatan tersebut, sehingga gencatan senjata nasional yang diusung AS-Rusia tak bisa dilanjutkan.

Sementara itu, sebagai gantinya AS ingin Suriah dan sekutunya berhenti mengepung wilayah timur Aleppo, yang merupakan wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak, serta mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah tersebut. Washington sadar bahwa Damaskus dan Moskow telah berkali-kali membuka koridor kemanusiaan di timur Aleppo, tapi kelompok radikal yang aktif di wilayah tersebut memperumit implementasi rencana tersebut. Media AS Washington Post menggambarkan upaya Kerry sebagai “misi yang damai”.

Namun menurut Presiden Akademi Studi Geopolitik Kolonel Jenderal Leonid Ivashov, Kerry adalah alasan mengapa Aleppo belum juga bebas dari konflik. "Saya rasa intervensi Menteri Luar Negeri AS John Kerry telah menunda pembebasan kota di Suriah,” kata Ivashov. “Saat rencana operasi multidimensi disetujui, Kerry menyampaikan permintaan untuk menunda hal itu,” lanjutnya.

Tarik-Ulur

Pada awal November lalu, Lavrov mengatakan bahwa kedua negara masih mencoba untuk mencapai kesepakatan terkait Suriah. Ia menambahkan bahwa para pakar dari negara-negara Timur Tengah yang terlibat dalam konflik Suriah juga ikut serta dalam upaya tersebut.

“Kontak yang terjalin telah membuahkan hasil yang pasti, tapi masih terhalang masalah yang sama yang mencegah AS menepati janjinya untuk memisahkan kelompok oposisi moderat dari Front al-Nusra. Muncul bukti yang kian menegaskan bahwa mereka ingin mempertahankan al-Nusra sebagai pasukan oposisi paling efektif melawan Presiden Bashar al-Assad,” terang Lavrov.

Lavrov dan Kerry membahas “upaya penyelesaian konflik di Suriah,” termasuk Aleppo, pada pembicaraan melalui telepon 22 November lalu.

Pemerintah Obama menimpakan kesalahan pada Presiden Suriah Bashar al-Assad atas apa yang terjadi di Suriah, mengklaim bahwa penggulingan Assad sebagai presiden merupakan langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perang yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun ini.

Moskow dan Washington kesulitan mencapai kesepakatan selama pemerintahan Obama masih berlangsung. Sementara, presiden terpilih Donald Trump telah menyatakan bahwa ia bersedia bekerja sama dengan Moskow terkait Suriah.

“Moskow memang berharap bahwa pemerintahan yang baru di Gedung Putih akan memprioritaskan perang melawan terorisme dan ekstremisme, serta kesepakatan bersama terkait Suriah mungkin berujung dengan kerja sama nyata. Gambaran kemungkinan interaksi AS-Rusia telah dibahas dalam komunitas pakar Rusia yang membahas tentang berbagi intelijen di antara kedua negara untuk serangan udara militer gabungan bahkan hingga serangan gabungan di Raqqa tahun depan,” tulis seorang pakar dari Dewan Urusan Internasional Rusia Maxim A. Suchkov untuk media al-Monitor.

Kekerasan yang terus berlangsung di Suriah telah merenggut ribuan nyawa dan menelantarkan jutaan warga Suriah. Komunitas internasional telah mengambil langkah untuk mengakhiri konflik Suriah dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di negara Timur Tengah tersebut.

Pada 20 Oktober, Rusia menerapkan gencatan senjata di wilayah Aleppo untuk memastikan evakuasi para warga sipil dari Aleppo timur melalui delapan koridor yang telah disiapkan. Selama gencatan senjata, kelompok teroris Front al-Nusra, yang baru-baru ini berganti nama menjadi Jabhat Fatah al Sham, menghalangi warga sipil untuk meninggalkan kota tersebut dan menyerang mereka. Pada 23 Oktober, pasukan pemerintah memulai serangan di Aleppo bagian selatan setelah masa gencatan senjata berakhir.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.