Moskow Kecam Draf Resolusi Krimea yang Diloloskan PBB

Rusia mengecam keras draf resolusi terbaru yang disetujui komite Majelis Umum PBB mengenai Krimea atas sejumlah pelanggaran HAM di semenanjung tersebut. Rusia menganggap resolusi yang disponsori Ukraina tersebut bias dan tak merefleksikan situasi sesungguhnya di wilayah tersebut, demikian dilaporkan RT.

Draf tersebut disetujui oleh komite ketiga PBB, yang bertanggung jawab untuk isu sosial, kemanusiaan, dan budaya. Sebanyak 73 anggota komite, termasuk AS, Inggris, Kanada, dan anggota Uni Eropa memberi suaranya untuk resolusi tersebut, sementara 23 anggota termasuk Rusia, Tiongkok, India, Serbia, Suriah, dan Iran menolak resolusi itu. Sebanyak 76 negara lainnya abstain.

Dokumen yang menyebut wilayah Krimea dan kota Sevastopol sebagai area di wilayah Ukraina yang diduduki secara temporer ini meminta Majelis Umum PBB untuk meninjau ‘sejumlah laporan kekerasan dan pelanggaran HAM serius yang dilakukan terhadap warga Krimea’ dan tuduhan pelanggaran ‘kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berekspresi, beragama dan berkelompok, seta hak untuk berkumpul secara damai’.

Resolusi berjudul ‘Situasi Hak Asasi Manusia di Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol’ ini juga mendesak Mahkamah Agung Rusia untuk mencabut keputusannya yang melarang kehadiran Mejlis, lembaga legislatif tak resmi suku Tatar Krimea. Pada September lalu, MA Rusia mendukung keputusan MA Republik Krimea untuk melarang organisasi tersebut yang disebut sebagai kelompok ekstremis, berdasarkan ikatannya terhadap kelompok teroris, seperti Serigala Abu-abu Turki (Bozkurt).

Adopsi resolusi tersebut dipuji oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko sebagai ‘kemenangan sesungguhnya atas keadilan’ dan ia menyatakan rasa terima kasihnya pada semua pendukung draf tersebut melalui halaman resmi Facebook-nya.

Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin juga memuji dokumen tersebut sebagai ‘langkah pertama menuju pembebasan kembali semenanjung’.

HAM Dijadikan Alat Politik

Sementara, pejabat Rusia mengecam resolusi tersebut, menyebut dokumen ini memberi citra yang terdistorsi mengenai situasi sesungguhnya di Krimea. Kepala Departemen Kerja Sama Kemanusiaan dan HAM Anatoly Viktorov, yang mewakili Rusia dalam pertemuan komite tersebut, menyatakan bahwa ini tak ada hubungannya baik dengan situasi nyata di Krimea maupun opini dan kepentingan warga semenanjung, tulis TASS.

Ia menyebutkan bahwa saat pemerintah Ukraina menyalahkan Rusia atas pelanggaran HAM di Krimea, mereka juga berulang kali berupaya mengganggu kehidupan masyarakat dengan menghentikan pasokan utama yang mengorganisir pemblokiran air, energi, dan makanan.

"Kami yakin banyak warga Ukraina yang lebih memilih untuk hidup seperti penduduk Krimea sekarang, yang dalam kondisi damai dan perkembangan ekonomi serta keamanan sosial yang stabil," kata Viktorov, menyebut adopsi dokumen tersebut adalah contoh lain bagaimana HAM dijadikan alat untuk permainan politik.

Sang diplomat menyebutkan bahwa di Ukraina pelanggaran HAM, termasuk ‘pelanggaran besar hak-hak minoritas’ terus meningkat, bersamaan dengan tumbuhnya apa yang ia sebut sentimen neo-Nazi, dan pemerintah Ukraina dianggap menutup mata.

Draf diajukan oleh ‘negara di mana pelanggaran HAM terang-terangan telah menjadi praktik rutin’, katanya menyimpulkan.

Resolusi tersebut akan ditinjau dan kemungkinan besar diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember mendatang.

Ancaman Aksi Sabotase di Sekeliling Krimea, Siapa Dalangnya?

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.