PM Jepang: Tokyo Akan Mempertahankan Sanksi Terhadap Rusia

Perdana menteri Jepang juga membahas hubungan antara kedua negara yang dianggap “berlangsung abnormal selama 70 tahun dan harus segera diselesaikan”.

Perdana menteri Jepang juga membahas hubungan antara kedua negara yang dianggap “berlangsung abnormal selama 70 tahun dan harus segera diselesaikan”.

AP
Namun, sang perdana menteri percaya hubungan ekonomi dengan Rusia menguntungkan kedua pihak.

Tokyo akan mempertahankan sanksi terhadap Moskow yang telah diberikan sejak krisis Ukraina pecah dan Krimea bergabung kembali dengan Rusia, demikian disampaikan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam debat Majelis Rendah Parlemen Jepang.

“Sebagai anggota negara G7, Jepang akan mempertahankan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang telah dimulai sejak munculnya masalah Ukraina dan Krimea,” kata Abe.

Namun, Abe tetap menekankan pentingnya mengembangkan hubungan dengan Rusia terutama di bidang ekonomi. “Kami percaya bahwa mengembangkan ikatan ekonomi dengan Rusia dapat menguntungkan tidak hanya untuk Rusia, tapi juga untuk Jepang,” terang Abe.

Sang perdana menteri juga membahas hubungan Jepang dan Rusia yang “berlangsung abnormal selama 70 tahun dan harus segera diselesaikan”, merujuk pada isu penandatanganan perjanjian damai pasca-Perang Dunia II dan masalah sengketa wilayah “Perbatasan Utara”, yakni Kepulauan Kuril di Rusia Selatan.

Pemerintah Jepang memberikan sanksi terhadap Rusia terkait krisis di Ukraina. Pada Maret 2014, Tokyo menangguhkan diskusi mengenai pelonggaran peraturan visa dengan Moskow untuk waktu yang tak terbatas serta menunda pembicaraan mengenai rencana investasi, kerja sama di bidang ruang angkasa, serta pencegahan aktivitas militer yang berbahaya. Setelah itu, Jepang mengumumkan bahwa akan memberhentikan sementara pengeluaran visa untuk anggota 23 lembaga negara Rusia dan lembaga lain. Namun, daftar tersebut tidak dipublikasikan.

Selain itu, pemerintah Jepang juga menyita properti dari 40 individu yang memiliki hubungan dengan Krimea, Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk, serta dua perusahaan Krimea, dan juga melarang bank-bank Rusia menerbitkan saham dengan jangka waktu selama 90 hari tanpa izin khusus. Kabarnya, Jepang juga melakukan inspeksi untuk mencegah ekspor senjata dan teknologi militer ke Rusia.

Pertama kali dipublikasikan oleh TASS.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.