Rusia Harus Mengamankan Kemenangan di Suriah Sebelum Pelantikan Presiden AS

Pesawat pengebom jarak jauh Rusia Tupolev-22M3 dan pesawat pengebom garis depan Sukhoi-34 melancarkan serangan terhadap target ISIS di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah.

Pesawat pengebom jarak jauh Rusia Tupolev-22M3 dan pesawat pengebom garis depan Sukhoi-34 melancarkan serangan terhadap target ISIS di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah.

Mil.ru
Selama periode pemilu, kebijakan luar negeri AS akan bersikap pasif.

Tentara Arab Suriah yang didukung Rusia, Iran, dan aliansi lokal harus membebaskan wilayah Aleppo yang diduduki kelompok pemberontak sebelum presiden AS selanjutnya menempati Gedung Putih pada 20 Januari 2017, demikian disampaikan analis politik Rusia Gevorg Mirzayan pada kolom di surat kabar RIA Novosti. Ia mengatakan bahwa Moskow harus mengamankan “kemenangan yang mengesankan” di kota kunci Aleppo selama masih ada waktu, tulis Sputnik, Sabtu (29/10).

“Selama pemilu AS dan masa transisi pelantikan presiden, Washington akan bersikap pasif dalam kebijakan luar negeri, sehingga Moskow berkesempatan memperkuat posisinya sebelum melakukan pembahasan terkait Suriah dengan AS,” kata Mirzayan.

Mirzayan menyatakan Rusia setidaknya harus membebaskan Aleppo timur dan “mengeluarkan kartu ini dari meja AS”, dengan meraih kemenangan mengesankan di wilayah medan perang utama dalam krisis Suriah.

Setelah menghancurkan kelompok teroris di Aleppo, Moskow baru akan memutuskan langkah selanjutnya, terang Mirzayan yang menyajikan empat opsi terkait hal tersebut.

Pertama, tulis Mirzayan, Rusia bisa mempererat hubungan denga Turki dengan menyepakati perjanjian untuk memecahkan isu Idlib. Beberapa kelompok bersenjata, termasuk Tentara Penakluk, telah aktif bergerak di Provinsi Idlib yang akan menjadi salah satu titik fokus utama Tentara Arab Suriah dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas negara.

Pilihan kedua ialah menyerang Raqqa. Pada awal minggu ini, Menteri Pertahanan AS Ashton Carter mengatakan bahwa Pentagon akan melakukan operasi militer di lokasi yang disebut sebagai pusat khalifah ISIS selama berminggu-minggu. Carter tidak menjelaskan pasukan siapa yang akan memimpin gerakan tersebut, namun sebelumnya Washington mengatakan bahwa pasukan Kurdi akan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan operasi tersebut, yang membuat Ankara merasa sangat keberatan.

Pilihan ketiga, Rusia bisa fokus menetapkan format dasar negosiasi terbaru dengan AS. Sebelumnya, Moskow dan Washington berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk menghentikan kekerasan di Suriah, tapi kesepakatan tersebut dilanggar hanya dalam kurun waktu tujuh hari.

Sementara opsi keempat menurut Mirzayan, Rusia bisa menutup seluruh operasinya di Suriah. Moskow menggelar operasi militer pertama di Suriah pada 30 September 2015, namun Maret lalu Rusia menarik sebagian pasukannya dari negara Arab tersebut.

“Jika isu Aleppo tidak diselesaikan sebelum 20 Januari, AS akan memanfaatkan hal ini sebagai ancaman besar untuk menekan Rusia,” tulis Mirzayan. Ia memprediksi bahwa Washington bahkan mungkin akan memberi sanksi baru kepada Rusia.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.