AS Sarankan PBB Hapus Keanggotaan Rusia dari Dewan Keamanan PBB

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Samantha Power menyalahkan Rusia atas serangkaian kekerasan di Suriah setelah gagalnya perjanjian gencatan senjata pada pekan lalu, menyusul serangan udara yang dipimpin AS di Deir Ez-Zor yang menewaskan 62 tentara Suriah dan mengakibatkan sejumlah orang terluka. Demikian hal itu dilaporkan Sputnik.

Rusia mencatat ada lebih dari 300 pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan kelompok-kelompok pemberontak Suriah yang didukung AS dalam beberapa hari pertama gencatan senjata. Selain itu, kelompok-kelompok yang disebut sebagai ‘oposisi moderat’ ini juga menolak untuk mematuhi syarat perjanjian gencatan senjata yang mewajibkan mereka untuk memisahkan diri dari kelompok front al-Nusra, yang merupakan cabang kelompok Al-Qaeda di Suriah.

Atas kejadian itu, Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan pertemuan pada Minggu (25/9) atas permintaan AS, Inggris, dan Prancis untuk membahas situasi yang memburuk di kota Aleppo karena pemerintahan Assad dianggap telah meningkatkan serangan udara untuk memperketat pengepungan dan memecahkan kebuntuan dengan kelompok oposisi. 

Pada Kamis (22/9), para pemberontak menuduh bahwa Angkatan Udara Suriah telah menyerang fasilitas pasokan air bagi 250 ribu penduduk di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak di Aleppo timur.

Secara mengejutkan, para kelompok pemberontak justru melakukan balasan dengan menutup pasokan air bagi 1,5 juta penduduk di wilayah yang dikendalikan pemerintah Suriah di Aleppo barat. UNICEF memperingatkan bahaya kematian anak jika para keluarga di wilayah itu terpaksa meminum air yang terkontaminasi.

"Apa yang Rusia lakukan bukanlah tindakan kontraterorisme, itu adalah aksi barbarisme. Alih-alih mengejar perdamaian, Rusia dan Assad justru membuat perang. Alih-alih memberikan bantuan bagi warga sipil, Rusia dan Assad mengebom konvoi kemanusiaan, rumah sakit dan orang-orang yang berusaha mati-matian untuk menjaga dan merawat para penduduk agar tetap hidup," kata Power menuduh Rusia. 

"Ini saatnya untuk mengatakan siapa yang melakukan serangan udara dan siapa yang membunuh warga sipil," tambah Power. "Rusia memiliki kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Ini merupakan suatu kehormatan dan itu adalah sebuah tanggung jawab. Namun, di Suriah dan di Aleppo, Rusia menyalahgunakan hak istimewa ini."

Senada dengan Power, Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft mengatakan bahwa Rusia akan dikeluarkan dalam proses perdamaian Suriah karena meningkatnya kekerasan di Suriah. 

"Tawaran Rusia untuk membawa perdamaian ke Suriah hampir berakhir, dan Dewan Keamanan harus siap untuk memenuhi tanggung jawab kami," kata Rycroft. "Rezim (Assad) dan Rusia telah menciptakan neraka baru di Aleppo. Rusia bermitra dengan rezim Suriah untuk melakukan peperangan."

Kenyataannya, fakta di lapangan jauh lebih kompleks karena koalisi Barat bersekutu dengan kelompok pemberontak yang telah bergabung dengan organisasi teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda di bawah payung Pasukan Penakluk (Jaish al-Fatah). Kelompok inilah yang bertanggung jawab atas tindakan teror dengan mematikan pasokan air bagi 1,5 juta warga sipil.  

Diplomat Rusia Vitaly Churkin menjelaskan bahwa tercapainya perdamaian setelah runtuhnya gencatan senjata dinilai hampir "mustahil". 

"Di Suriah terdapat ratusan kelompok bersenjata. Berbagai wilayah di negara itu juga dibom tanpa pandang bulu dan kini mustahil untuk membawa perdamaian di Suriah," kata Churkin. 

Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura berusaha untuk menggalang suara demi tercapainya perdamaian di tengah keputusasaan Dewan Keamanan PBB dalam menemukan cara untuk menegakkan gencatan senjata di Suriah.

"Saya masih yakin bahwa kita dapat mengubah jalannya peristiwa ini. Kami telah membuktikan ini lebih dari sekali. Kami tidak akan meninggalkan Suriah, begitupula dengan yang lain", tutupnya seraya menambahkan bahwa ia tidak akan pernah berhenti bekerja untuk membawa perdamaian di Suriah.

Teroris Front Nusra Serang Tentara Suriah di Luar Kota Aleppo

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.