Reunifikasi Krimea: Ukraina Tak Bisa Minta Ganti Rugi pada Rusia

Para warga setempat menghadiri pertunjukan udara di Sevastopol, Krimea.

Para warga setempat menghadiri pertunjukan udara di Sevastopol, Krimea.

Marina Lystseva / TASS
Ancaman Ukraina untuk meminta ganti rugi pada Rusia atas reunifikasi Krimea pada 2014 akan berakhir gagal karena kurangnya dasar hukum, ungkap seorang pejabat pengadilan arbitrase PBB.

Kepada harian Izvestia, Kamil Bekyashev, seorang anggota Mahkamah Arbitrase Antarabangsa dan Mahkamah Internasional Hukum Laut, mengaku sudah berulang kali mendengar pernyataan Menteri Luar Negeri Ukraina Pavel Klimkin yang berjanji akan menggugat Rusia di pengadilan internasional dalam waktu dekat.

“Pada saat sama, ia tidak dapat mengatakan secara spesifik kasus apa yang akan digugat. Ada hierarki dalam badan pengadilan internasional yang terdiri dari Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase Antarabangsa, dan Mahkamah Internasional Hukum Laut. Namun, ke mahkamah mana pun yang mereka ajukan, saya akan berada di sana,” kata Bekyashev, seperti yang dikutip RT

Bekyashev menilai, walaupun tuntutan Ukraina terhadap Rusia secara teknis dapat diterima, kemungkinan mereka mendapatkan ganti rugi sangat kecil. Hal ini dikarenakan bergabungnya Republik Krimea ke Rusia terjadi atas kehedak rakyatnya yang ditunjukkan dengan hasil referendum 2014.

“Segalanya akan dilakukan sesuai dengan hukum internasional, mengacu pada referendum yang dilakukan atas kehendak rakyat, dan berdasarkan piagam PBB dengan rakyat sebagai subjek hukum internasional. Atas dasar ini, mahkamah kemungkinan besar akan menolak tuntutan Ukraina,” kata Bekyashev. Namun, jika kasusnya diterima, katanya menambahkan, prosesnya akan berjalan lima hingga sepuluh tahun karena terlalu kompleks.

“Pejabat Ukraina Sakit Jiwa”

Sementara itu, Kepala Republik Krimea Sergey Aksyonov mengatakan kepada Izvestia bahwa ia telah memutuskan untuk tidak mengomentari klaim dari Kiev karena ia menganggap pejabat-pejabat Ukraina sebagai “orang yang sakit jiwa”.

“Apalagi yang ingin mereka tuntut dari kami? Menurut saya, pemikiran mereka telah mencapai puncaknya sehingga sulit untuk membuat perkiraan,” kata Aksynonv.

Awal pekan ini, Menlu Klimkin kembali mengatakan bahwa Kiev akan segera menuntut Rusia atas dugaan pelanggaran Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Dia menambahkan bahwa gugatan itu akan "penuh dengan dokumen" dan akan mencakup penggunaan ruang maritim, keamanan lingkungan, dan situs warisan budaya. Klimkin juga berjanji bahwa Ukraina akan melakukan apa saja demi menerima ganti rugi.

Pada akhir Agustus, wakil PM Republik Krimea Ruslan Balbek mengatakan kepada pers bahwa wilayahnya dapat melawan klaim Kiev dengan menggugat Ukraina di Mahkamah Internasional atas kerusakan yang ditimbulkan oleh 20 tahun pemerintahan yang buruk, serta kehancuran total infrastruktur di semenanjung tersebut.

“Krimea memiliki hak untuk mengajukan perlawanan dan menuntut Ukraina untuk memberikan ganti rugi atas penjarahan yang dilakukan di semenanjung selama dua dekade. Pada saat itu, di bawah 'perlindungan' otoritas Kiev, perumahan dan daratan Krimea dijual dan rakyat tak mendapatkan apa-apa. Mereka mengambil semua pajak yang dikumpulkan, tetapi tidak menginvestasikannya ke infrastruktur atau perekonomian kami,” kata Balbek

Krimea menjadi bagian dari Federasi Rusia pada Maret 2014 ketika lebih dari 96 persen warga Krimea memilih untuk mendukung untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia dalam sebuah referendum. Referendum itu terjadi karena presiden yang terpilih secara demokratis digulingkan dalam suatu kudeta penuh kekerasan di Kiev, yang diikuti oleh perubahan pemerintahan Ukraina yang didukung kelompok nasionalis. Setelah pemerintahan yang baru terbentuk, otoritas Kiev hampir segera menyatakan perang pada daerah-daerah yang pro Rusia di Ukraina tenggara, yang menolak untuk mengakui pemerintahan yang baru.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.