Dilarang Lakukan Pemilu di Ukraina, Rusia Buka TPS Tambahan di Perbatasan

Presiden Petro Poroshenko telah menginstruksikan diplomat-diplomat Ukraina untuk menginformasikan Rusia bahwa mereka tidak bisa mengadakan pemilu legislatif Rusia di wilayah Ukraina.

Presiden Petro Poroshenko telah menginstruksikan diplomat-diplomat Ukraina untuk menginformasikan Rusia bahwa mereka tidak bisa mengadakan pemilu legislatif Rusia di wilayah Ukraina.

Reuters
Presiden Petro Poroshenko telah menginstruksikan diplomat-diplomat Ukraina untuk menginformasikan Rusia bahwa mereka tidak bisa mengadakan pemilu legislatif Rusia di wilayah Ukraina.

Jika larangan pemilihan secara de facto dalam pemilu legislatif Rusia di wilayah Ukraina tak dihapus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat akan membuka tempat pemungutan suara (TPS) tambahan di negara-negara tetangga, kata Ketua KPU Pusat Ella Pamfilova, seperti yang dikutip RT.

"Saya berharap bahwa pihak berwenang Ukraina akan mengubah posisi mereka karena situasi ini dapat menjadi bumerang bagi mereka. Namun, jika kasus itu memang terjadi (larangan mengadakan pemilihan tetap berlaku -red.), kami telah menyiapkan TPS tambahan di negara-negara tetangga Ukraina setelah mencapai kesepakatan dengan negara-negara ini," ujar Pamfilova.

Komentar itu muncul setelah Juru Bicara Kepresidenan Ukraina Svyatoslav Tsegolko menulis di akun Facebook-nya bahwa Presiden Petro Poroshenko telah menginstruksikan diplomat-diplomat Ukraina untuk menginformasikan Rusia bahwa mereka tidak bisa mengadakan pemilu legislatif Rusia di wilayah Ukraina.

Hal tersebut diumumkan setelah Kementerian Luar Negeri Rusia meminta pemerintah Ukraina untuk menjamin keamanan warga mereka yang akan mengunjungi Kedubes Rusia di Kiev dan kantor-kantor konsuler di Odessa, Kharkiv, dan Lviv untuk memberikan suara mereka dalam pemilu lesgislatif Rusia pada 18 September mendatang. Namun, pihak Ukraina mengatakan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Dengan demikian, pemilihan tidak bisa dilakukan di kantor-kantor perwakilan diplomatik Rusia di wilayah Ukraina. Padahal, berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 mengenai kebebasan diplomatik, presiden dan pemerintah Ukraina tidak bisa ikut campur dalam urusan kedutaan atau perintah yang ditujukan pada staf-staf mereka.

"Sayangnya, ada kemungkinan bahwa warga Rusia di wilayah Ukraina akan berada dalam situasi yang tidak masuk akal, yang melanggar semua norma internasional yang mengatur proses pemungutan suara di negara lain. Bagaimana bisa seseorang yang dengan lantang menyatakan niatnya untuk menjadi bagian dari komunitas Eropa yang beradab, tapi pada saat yang sama menunjukkan arogansi dan kegagalan untuk memahami salah satu kewajiban internasional?" ujar Pamfilova kepada salah satu wartawan terkait situasi tersebut.

Menurut KPU Pusat, ada sekitar 80 ribu warga Rusia yang tinggal di Ukraina yang berhak menggunakan hak suaranya dalam pemilu mendatang.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.