Pejabat Kremlin: Penggunaan Internet di Rusia Lebih Bebas daripada di AS

Pernyataan Volodin terkait kebebasan internet bermula dari pertanyaan seorang wartawan terkait kemungkinan disahkannya peraturan pencantuman identitas pribadi bagi pengguna internet di Rusia. Jika peraturan tersebut diberlakukan, pemerintah dapat mengindentifikasi indentitas seluruh pengguna internet.

Menanggapi hal itu, Volodin mengatakan bahwa Rusia memiliki peraturannya sendiri terkait penggunaan internet yang berbeda dari negara lain.

“Saat ini, kita telah berhasil menyelesaikan berbagai isu melalui peraturan kita sendiri dengan melarang penyebaran informasi terkait distribusi obat-obatan terlarang, bunuh diri, serta paham ekstremis. Masyarakat kita memiliki kepentingan ,” kata Volodin dalam sebuah konferensi pers di Tambov, Rusia.

Selain itu, Volodin menilai bahwa Rusia memiliki kebebasan internet yang lebih besar dibandingkan dengan negara lain, khususnya AS. Menurut Volodin, seorang warga AS bisa saja dipenjara akibat memuat komentar negatif terhadap Presiden Obama, sedangkan hal semacam itu tak mungkin terjadi di Rusia.

“Silakan lihat dari aspek hukum. Pernahkah Anda mendengar pemerintah Rusia melakukan tuntutan hukum terkait komentar tajam di internet terhadap warganya sendiri?” tanya Volodin kepada para wartawan, seperti yang dikutip RT.

Salah seorang perempuan menjawab pertanyaan Volodin bahwa ia pernah dituntut akibat menyebar konten negatif terhadap seseorang di internet. Namun, polisi dan jaksa penuntut umum menolak tuntutan tersebut karena aksi tersebut tidak melanggar hukum di Rusia.

“Anda dapat melihat bahwa jaksa penuntut umum melindungi Anda. Apabila Anda melihat statistik di AS, bahkan hanya dalam enam bulan terakhir, Anda akan melihat beberapa orang telah dipenjara selama 12 hingga 18 bulan akibat memublikasikan komentar negatif terhadap Presiden Obama,” terang Volodin.

“Silakan tanyakan pada diri Anda sendiri, siapa yang lebih demokratis? Kita (Rusia) atau mereka?” tutur Volodin.

Namun demikian, Volodin tak memberikan keterangan lebih rinci kasus hukum mana yang sedang ia bicarakan. Namun, hal ini bisa jadi mengacu pada kasus penahanan John Martin Ross, seorang warga AS asal Wisconsin berusia 61 tahun yang ditahan pada April lalu akibat mengancam presiden AS di media sosial. Polisi juga menemukan beberapa senjata api dan bom rakitan saat menggeledah rumah Ross. Saat ini, Ross belum mendapatkan putusan hukuman.

Pada Agustus 2014, Rusia mengesahkan ketentuan yang mengharuskan para blogger yang memiliki lebih dari 3.000 pembaca untuk mematuhi peraturan-peraturan sebagaimana yang berlaku pada media massa konvensional. Peraturan tersebut mencakup pengetatan distribusi informasi untuk memastikan informasi yang akurat, bebas dari fitnah, tidak menyebarkan kebencian, tidak memuat konten ekstremisme, dan larangan lainnya seperti usulan untuk melakukan aksi bunuh diri.

Pada Juli lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengesahkan amandemen Undang-undang Antiteroris yang melegalkan pemblokiran situs yang mempromosi aspek ekstremisme dan terorisme, serta mewajibkan seluruh perusahan komunikasi, seperti penyedia internet, untuk menyimpan data arus informasi klien mereka selama tiga tahun (satu tahun bagi perusahaan jejaring sosial dan layanan pesan instan). Selain itu, penyedia jasa juga perlu menjaga catatan panggilan telepon, pesan, dan transfer arsip atau data selama enam bulan. Apabila dibutuhkan, data tersebut wajib diberikan kepada otoritas terkait.

‘Demokrasi Elektronik’ Rusia, Berkembang Pelan tapi Pasti

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.