Rusia Bongkar Kasus Kriminal yang Melibatkan Menhan Ukraina di Donbass

Rusia membongkar tindakan kriminal pejabat militer Ukraina di Donbass.

Komite Investigasi Rusia mulai membongkar kasus kriminal yang dilakukan pejabat-pejabat militer Ukraina, termasuk menteri pertahanan, dalam menerapkan metode-metode pertempuran yang terlarang di Donbass. Demikian hal tersebut dilaporkan Sputnik.

“Penyelidikan telah memberikan bukti yang cukup bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan terhadap warga sipil dilakukan atas perintah sejumlah pejabat militer senior Ukraina: Menteri Pertahanan Ukraina Stepan Poltorak, Panglima Militer Viktor Muzhenko, mantan Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Anatoliy Pushnyakov, Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Sergei Popko, dan Komandan Garda Nasional Yuri Allerov,” terang Komite dalam sebuah pernyataan.

Krisis Ukraina, yang ditandai dengan gerakan Euromaidan, bermula sejak akhir 2013 lalu. Euromaidan, aksi protes massa di Kiev dan kota-kota lain di Ukraina yang dimulai sejak 21 November 2013, merupakan respons atas dibatalkannya penandatanganan perjanjian kerja sama Ukraina dengan Uni Eropa oleh pemerintah Ukraina saat itu.

Pemerintah Ukraina memutuskan tidak menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lituania pada 28 – 29 November 2013. Pemerintah Ukraina lebih memilih menerima pinjaman dana dari Rusia. Keputusan tersebut memicu aksi protes besar-besaran terhadap pemerintah Ukraina. Para demonstran melancarkan aksi protes di Kiev. 

Situasi di Ukraina semakin memburuk ketika ibu kota Kiev dikontrol pihak oposisi dan Presiden Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Merespons peristiwa di Kiev, masyarakat Krimea melakukan referendum yang menghasilkan penggabungan wilayah Krimea menjadi bagian dari Federasi Rusia.

Tak hanya Krimea, warga di wilayah timur Ukraina, salah satunya adalah Donbass, juga ingin melakukan hal yang sama. Namun pemerintahan Ukraina yang baru tidak menginginkan wilayahnya semakin terkikis. Oleh karena itu, terjadi pertempuran antara militer Ukraina dengan kelompok pemberontak yang ingin merdeka dari Kiev.

Rusia menanggap pemerintahan Ukraina saat ini berada di bawah pengaruh para kaum nasionalis radikal dan mengancam keamanan penduduk Rusia yang tinggal di Ukraina. Rusia telah meminta para politisi di Kiev untuk mematuhi kesepakatan yang disetujui pada 21 Februari 2014 untuk mengakhiri konflik dan Rusia setuju bekerja sama dengan pihak Barat untuk mengakhiri krisis yang terjadi.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.