Tempatkan Pesawat Militer di Iran, Rusia Tak Langgar Resolusi DK PBB

Jet tempur yang berada di Iran adalah milik dan dioperasikan oleh Pasukan Kedirgantaraan Rusia untuk memberantas kelompok teroris ISIS di Suriah atas permintaan resmi pemerintahan yang berdaulat, kata Menlu Lavrov.

Jet tempur yang berada di Iran adalah milik dan dioperasikan oleh Pasukan Kedirgantaraan Rusia untuk memberantas kelompok teroris ISIS di Suriah atas permintaan resmi pemerintahan yang berdaulat, kata Menlu Lavrov.

Ria Novosti/Dmitry Vinogradov
Penempatan pesawat tempur Rusia di Iran untuk melawan ISIS di Suriah mendapat sorotan dari Amerika Serikat.

Penempatan Pasukan Kedirgantaraan Rusia di Iran untuk melawan kelompok teroris ISIS di Suriah bukanlah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

“Tidak ada hal yang mendasari bahwa Rusia melanggar Resolusi DK PBB 2231,” kata Lavrov, seperti yang dikutip Sputnik, Rabu (17/8).

“Berdasarkan resolusi (2231) ini, berbagai pasokan, penjualan, dan transfer beberapa tipe persenjataan, termasuk pesawat tempur, ke Iran harus mendapatkan persetujuan DK PBB. Dalam hal ini, tidak ada pasokan, penjualan, dan transfer pesawat tempur ke Iran. Jet tempur ini adalah milik dan dioperasikan oleh Pasukan Kedirgantaraan Rusia untuk memberantas kelompok teroris ISIS di Suriah atas permintaan resmi pemerintahan yang berdaulat (Presiden Bashar al-Assad),” terang Lavrov.

Penempatan pesawat tempur Rusia di Iran untuk melawan ISIS di Suriah telah dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa (16/8) lalu, dengan menempatkan pesawat pengebom jarak jauh Tu-22M3 dan pesawat tempur Su-34 di Pangkalan Udara Hamadan.

Merespons keputusan ini, Departemen Luar Negeri AS mengatakan sedang mempelajari apakah aksi penempatan pesawat tempur Rusia di Iran tersebut melanggar Resolusi DK PBB.

“Apabila seseorang ingin menemukan bentuk pelanggaran terhadap larangan berdagang dan berkomunikasi dengan Iran, kita perlu mempelajari bagaimana uang AS bisa berada di negara tersebut, serta mempertanyakan transfer bank dari AS ke Iran dapat dilakukan, sedangkan hal tersebut sebetulnya dilarang oleh hukum AS,” kata Menlu Lavrov menekankan.

Lavrov menambahkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam krisis Suriah perlu diarahkan untuk mencari solusi, dengan meningkatkan koordinasi antara AS dengan Rusia di negeri yang tengah mengalami konflik tersebut.

Saat ini, Rusia dan AS serta PBB tengah berdiskusi untuk menciptakan jalur koridor kemanusiaan tambahan di Aleppo, kota yang tengah dikontrol oleh kelompok teroris, katan Lavrov menambahkan.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.