Rusia Tolak Pembentukan Koalisi Baru di Suriah yang Tak Disetujui PBB

Mustahil format koalisi internasional yang baru di Suriah dapat terbentuk tanpa permintaan Presiden Bashar Assad.

Rusia menentang pembentukan koalisi internasional baru di Suriah yang tidak disetujui Dewan Keamanan PBB dan tak mengantongi izin dari Presiden Suriah Bashar al-Assad, demikian dinyatakan Kepala Komite Urusan Internasional Dewan Federasi Rusia Konstantin Kosachev, seperti yang dikutip Sputnik.

Dalam wawancara dengan media Rusia Izvestiya, Kosachev berpendapat bahwa mustahil format koalisi internasional yang baru di Suriah dapat terbentuk tanpa permintaan Presiden Bashar Assad kepada negara-negara yang bergabung dalam koalisi lainnya atau tanpa keputusan dari Dewan Keamanan PBB yang dikoordinasikan dengan otoritas Suriah. Selain itu, ia menegaskan bahwa Rusia mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum internasional saat menggelar aksi di Suriah.

Berdasarkan hukum internasional, operasi militer di sebuah negara hanya bisa digelar jika telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB atau berdasarkan permintaan langsung pemerintah berdaulat di negara konflik tersebut. “Kami menggelar aksi militer di Suriah berdasarkan permintaan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Bagaimana dengan koalisi lain? Mereka tak semestinya beraksi jika tak mendapat persetujuan PBB atau pun tak menerima undangan dari negara terkait,” kata Kosachev.

Suriah dilanda perang sipil sejak 2011 lalu, melibatkan konflik antara tentara pemerintah yang loyal kepada Assad melawan kelompok oposisi dan teroris.

Pada 27 Februari lalu, AS dan Rusia memediasi gencatan senjata di Suriah. Langkah tersebut telah diadopsi oleh kelompok militan oposisi serta tentara pemerintahan Suriah. Namun, kelompok teroris seperti ISIS atau front Al-Nusra tidak dimasukkan dalam perjanjian tersebut.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.