Senat Italia Tak Dukung Pembaruan Sanksi Anti-Rusia Secara Otomatis

Sebelumnya, Perdana Menteri Italia Matteo Renzi juga telah bersuara untuk menentang pembaruan sanksi anti-Rusia ini.

Parlemen Italia telah mengadopsi resolusi yang menentang pembaruan sanksi anti-Rusia secara otomatis. Resolusi tersebut diusulkan oleh pihak oposisi Liga Utara dan telah disetujui oleh mayoritas anggota parlemen. Demikian hal tersebut diberitakan media Rusia RT.

Daftar rekomendasi parlemen untuk pemerintah Italia pada resolusi tersebut dibawa ke pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa pada 28 – 29 Juni lalu. Berdasarkan rekaman sesi rapat Senat Italia, salah satu tujuan resolusi tersebut adalah menentang pembaruan saksi anti-Rusia secara otomatis.

Resolusi yang dirancang oleh Wakil Ketua Senat Italia sekaligus Koordinator Nasional Liga Utara, Roberto Calderoli, juga menyinggung isu migran, pengungsi, serta referendum Inggris yang ingin keluar dari Uni Eropa.

Sebelumnya, Perdana Menteri Italia Matteo Renzi juga telah bersuara untuk menentang pembaruan sanksi anti-Rusia ini.

Pada saat yang sama, senat Italia tidak menyetujui resolusi yang diusulkan oleh anggota senat Liga Utara, Paolo Tozzato, yang mendesak pemerintah untuk mengakui status Krimea dan menghapus sanksi terhadap Rusia. Namun, teks yang mirip dengan resolusi penolakan sanksi anti-Rusia telah diadopsi oleh parlemen tingkat regional Italia di wilayah Veneto pada Mei lalu. Hal ini telah memberikan “penilaian positif terhadap pernyataan Renzi yang menyatakan akan meninjau pemberian sanksi anti-Rusia,” serta memperkuat hubungan antara Italia dengan Rusia setelah pertemuan pada Forum Ekonomi Internasional Sankt Peterburg (SPIEF).

Liga Utara bukan satu-satunya partai di parlemen Italia yang mengusulkan penghapusan sanksi terhadap Rusia. Sebelumnya pada Senin (27/6) lalu, Senat Italia membahas dan menolak dua usulan yang sama dari Gerakan Lima-Bintang (M5S) Italia yang juga merupakan bagian dari partai oposisi.

Wilayah Liguria dan Lombardy di Italia dijadwalkan akan melakukan pemilihan suara untuk menentukan pengesahan resolusi terkait penghapusan sanksi dan pengakuan Krimea pada 29 Juni dan 5 Juli 2016. Sementara, wilayah Veneto di Italia telah mengadopsi resolusi yang mendesak pemerintah Italia untuk mengakui status Krimea dan mendesak penghapusan sanksi terhadap Rusia pada 19 Mei lalu.

Pada Jumat (1/7), Dewan Uni Eropa telah memutuskan untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia hingga enam bulan mendatang. Sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia ini berupa pembatasan akses bagi perusahaan atau institusi-institusi finansial, energi, dan pertahanan Rusia ke pasar Uni Eropa. Selain itu, sanksi juga berlaku terhadap perdagangan senjata dan membatasi akses Rusia terhadap beberapa teknologi terkait produksi perminyakan.

Moskow telah berulang kali mengkritisi kebijakan sanksi Uni Eropa. Pada pertemuan Forum Ekonomi Internasional Sankt Peterburg, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan bahwa Moskow dapat menghapus sanksi balasan yang dibuat oleh Rusia. Namun, tindakan tersebut perlu direspons dengan tindakan yang sama oleh Uni Eropa. Putin juga mengatakan bahwa “Rusia siap berdialog dengan Uni Eropa” dan menekankan bahwa “hal ini (dialog) tidak dapat berjalan jika hanya bersifat satu arah.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.