G7 Sepakat Perpanjang Sanksi Terhadap Rusia pada Juni

"Terkait Rusia, G7 telah menyepakati pentingnya memperpanjang sanksi pada bulan Juni. Ukraina adalah korban atas agresi yang didukung Rusia. Kita tidak boleh lupa fakta itu. G7 menegaskan bahwa sanksi tersebut harus tetap berlaku hingga perjanjian Minsk sepenuhnya dilaksanakan. Saya percaya bahwa ini adalah suatu keputusan penting," kata Cameron dalam konferensi pers setelah KTT G7 di Jepang.

Sebelumnya pada hari itu, para pemimpin G7 telah menekankan bahwa sanksi terhadap Rusia akan tetap berlaku sampai kesepakatan damai Minsk terkait Ukraina terimplementasi sepenuhnya. Namun demikian, G7 tetap menggarisbawahi bahwa mereka terus berdialog dengan Rusia demi tercapainya resolusi damai atas krisis di Ukraina.

"Kami yakin bahwa konflik di Ukraina hanya bisa diselesaikan dengan cara diplomatik dan penghormatan penuh terhadap hukum internasional, khususnya kewajiban hukum untuk menghormati kedaulatan Ukraina, integritas teritorial, dan kemerdekaan negara tersebut. Kami sekali lagi mengecam aneksasi ilegal Semenanjung Krimea oleh Rusia dan menegaskan kembali kebijakan kami yang tidak memberikan pengakuan (reunifikasi Krimea ke Rusia) dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang terlibat," kata para pemimpin G7.

Para pemimpin G7 menekankan pentingnya semua pihak untuk berpegang teguh pada perjanjian damai Minsk demi menyelesaikan krisis Ukraina, tulis Sputnik.

"Kita ingat bahwa durasi sanksi ini jelas berhubungan dengan implementasi seutuhnya perjanjian Minsk oleh Rusia dan penghormatan atas kedaulatan Ukraina. Sanksi dapat dicabut ketika Rusia memenuhi komitmen ini. Namun, kami juga siap untuk mengambil tindakan pembatasan lebih lanjut demi meningkatkan 'biaya' yang harus dibayar Rusia atas tindakannya," kata para pemimpin G7 menekankan.

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Rusia belum dan tidak akan memasukkan persyaratan pencabutan sanksi ke dalam agenda diskusi.

"Adapun masa depan pembatasan ini, pertanyaan ini harus diarahkan kepada mereka yang memulai sanksi. Kami belum dan tidak akan membahas syarat atau kriteria yang dibutuhkan untuk membatalkan tindakan pembatasan ini," kata Lavrov kepada surat kabar Hongaria Magyar Nemzet.

"Uni Eropa telah mengaitkan (sanksi) ini dengan pemenuhan perjanjian Minsk oleh pihak Rusia," kata sang menteri. "Hubungan ini sama sekali tak masuk akal karena negara kami, seperti yang diketahui, bukanlah pihak yang terlibat dalam konflik di Ukraina. Sikap seperti itu hanya mendorong Kiev untuk menyabotase kesepakatan Minsk tanpa konsekuensi apa pun."

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa sekutunya telah memberlakukan beberapa putaran sanksi yang menargetkan sektor-sektor kunci ekonomi Rusia, serta sejumlah individu dan entitas, atas reunifikasi Krimea dengan Rusia dan dugaan campur tangan Moskow dalam konflik antara Kiev dengan milisi kemerdekaan di timur Ukraina.

Rusia telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, seraya memperingatkan bahwa sanksi-sanksi Barat bersifat kontraproduktif. Dalam menanggapi tindakan pembatasan sepihak tersebut, Rusia pun telah memberlakukan embargo makanan pada beberapa produk yang berasal di negara-negara pemberi sanksi.

Putaran terakhir hukuman Barat terhadap Rusia diperpanjang di antara anggota Uni Eropa sebelum batas waktu berakhirnya sanksi pada 31 Juli tahun ini.

Rusia Cari Pengganti Pinjaman dari Barat dengan Sistem Keuangan Syariah

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.