Diplomat Rusia: Moskow Dukung Sistem Politik yang Disetujui Rakyat Suriah

Moskow akan mendukung sistem politik apa pun yang nantinya akan diterapkan di Suriah.

Moskow akan mendukung sistem politik apa pun yang nantinya akan diterapkan di Suriah sebagai hasil perjanjian antara pemerintah dan oposisi, dan disetujui oleh rakyat Suriah. Demikian hal tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika Utara sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov kepada TASS, Jumat (15/4).

"Kami hanya menggarisbawahi satu gagasan utama: rakyat Suriah sendirilah yang harus menyelesaikan semua masalah ini. Rusia bukanlah pihak yang terlibat dalam konflik, kami tidak bisa memaksakan keputusan atau menyelesaikan konflik tersebut tanpa melibatkan rakyat Suriah," kata Bogdanov.

"Oposisi Suriah harus berkumpul di meja perundingan dengan niat untuk membahas semua masalah ini dan mencari jalan keluar yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan umum. Kami akan mendukung apa pun hasil yang memang cocok untuk rakyat Suriah," kata sang diplomat.

Para peserta pembicaraan inter-Suriah di Jenewa telah menyajikan sejumlah usulan terkait sistem politik Suriah dalam masa transisi kepada Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Staffan de Mistura.

Seorang wakil dari kelompok oposisi Kairo, Jihad Makdissi, mengatakan bahwa badan transisi untuk penyelesaian situasi di Suriah harus mencakup lima komponen.

Menurut kelompok oposisi tersebut, kelima komponen ini adalah dewan transisi nasional, pemerintahan transisi, dewan tertinggi untuk keadilan, sebuah dewan militer nasional, dan komisi rekonsiliasi tertinggi.

Namun demikian, kelompok oposisi lainnya belum mengumumkan rincian rencana mereka terkait masa depan sistem politik Suriah.

Putaran kedua pembicaraan inter-Suriah dimulai pada 13 April lalu.

Kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Rusia dan AS mulai berlaku pada 27 Februari lalu di seluruh Suriah. Gencatan senjata ini didukung baik oleh pemerintah Suriah maupun puluhan kelompok oposisi lainnya di negara tersebut. Sementara, kelompok teroris ISIS, front al-Nusra, dan organisasi teroris lainnya yang diakui PBB tidak dimasukkan ke dalam kesepakatan tersebut

Menurut statistik PBB, pertempuran antara pasukan pemerintah Suriah dan gerilyawan sejak awal 2011 telah menewaskan lebih dari 220 ribu jiwa dan menelantarkan jutaan rakyat sipil. Berbagai kelompok militan di Suriah membentuk formasi bersenjata, tapi yang paling aktif melawan pasukan pemerintah adalah kelompok teroris ISIS dan front Jabhat al-Nusra.

Pertama kali dipublikasikan oleh TASS.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.