WikiLeaks: Kebocoran Dokumen Panama Didanai Washington untuk Serang Putin

Kremlin.ru
WikiLeaks menyebutkan bahwa skandal kebocoran berbagai dokumen terkait dugaan skema offshore yang disebut sebagai Dokumen Panama didanai oleh AS. Menurut WikiLeaks, kebocoran tersebut sebagai bentuk serangan informasi terhadap Rusia, khususnya Presiden Vladimir Putin. Demikian hal tersebut dilaporkan media Rusia Sputnik, Minggu (10/4).

Skandal yang melibatkan firma hukum Panama Mossack Fonseca didalangi oleh Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi (Organized Crime and Corruption Reporting Project/OCCRP) AS, kicau WikiLeaks dalam akun Twitter-nya.

WikiLeaks juga mengatakan bahwa kebocoran Dokumen Panama itu sendiri didanai oleh Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (US Agency for International Development/USAID) bersama Open Society Foundations milik George Soros.

WikiLeaks adalah sebuah organisasi nirlaba internasional yang memublikasikan informasi rahasia yang didapat dari sumber-sumber anonim berdasarkan berbagai data yang bocor. Situs ini diciptakan pada 2006 oleh Sunshine Press. Sang pendiri yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi dan direktur WikiLeaks adalah seorang wartawan online dan sekaligus penyiar televisi asal Australia Julian Assange.

"Serangan #PanamaPapers terhadap Putin didalangi oleh OCCRP yang menargetkan Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet, dan didanai oleh USAID dan Soros," tulis WikiLeaks.

Selanjutnya, WikiLeaks mengatakan bahwa kebocoran itu juga didanai langsung oleh Washington. Fakta ini, menurut WikiLeaks, akan merusak integritas pemerintah AS.

"OCCRP AS dapat melakukan pekerjaan baik, tapi keterlibatan pemerintah AS secara langsung dengan menyerang Putin melalui #PanamaPapers merusak integritas mereka," tulis WikiLeaks dalam kicauannya.

Berdasarkan situs resmi OCCRP, proyek ini adalah nama terdaftar dari Jaringan Pembangunan Jurnalisme (Journalism Development Network), sebuah organisasi amal yang berbasis di Maryland, AS. Proyek ini mencakup sejumlah pusat dan organisasi di Eropa Timur dan negara-negara bekas Soviet. Pendanaan proyek ini didukung dari hibah Dana Demokrasi PBB (UN Democracy Fund/UNDEF), USAID, dan Open Society Foundations.

Manipulasi Fakta?

Pada gilirannya, Ramon Fonseca, mitra pendiri Mossack Fonseca, menuduh orang-orang yang berada balik kebocoran Dokumen Panama telah memanipulasi fakta. Menurutnya, para jurnalis dari Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) menyalahartikan dokumen-dokumen yang telah dibuang sebagai hasil serangan peretas.

"Mereka (berbagai email dan dokumen) dibawa ke luar konteks," kata Fonseca, seperti yang dikutip oleh RT.

Fonseca menggarisbawahi bahwa perusahaannya tidak pernah menghancurkan dokumen-dokumen keuangan apa pun dan tidak pernah membantu siapa pun untuk menghindari pajak atau melakukan tindakan pencucian uang.

Menurut Bloomberg, Washington kini berencana untuk menggunakan informasi dari dokumen yang bocor tersebut untuk memperluas sanksi anti-Rusianya.

Seorang narasumber yang memahami masalah ini mengatakan kepada Bloomberg bahwa Washington akan mencari jutaan dokumen yang bocor tersebut sebagai sumber informasi terhadap orang-orang yang mungkin telah membantu perusahaan atau individu untuk menghindari sanksi anti-Rusia yang dikenakan atas krisis di Ukraina.

Orang-orang tersebut nantinya dapat ditambahkan ke daftar sanksi AS. Menurut Bloomberg, daftar baru sanksi anti-Rusia bisa dirilis pada awal Juni, yang bisa bertepatan dengan waktu pengambilan negara-negara Uni Eropa terkait perpanjangan sanksi mereka terhadap Rusia.

"Pemerintah AS berniat untuk memfokusikan diri pada penyelidikan kemungkinan aktivitas terlarang, termasuk pelanggaran hukum pajak AS atau sanksi, dengan menggunakan semua sumber informasi, baik publik maupun nonpublik," komentar Departemen Keuangan AS kepada Bloomberg melalui e-mail.

Pada Minggu (3/4) lalu, surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung memublikasikan dokumen yang diklaim berasal dari firma hukum Mossack Fonseca. Sebanyak 11,5 juta dokumen yang bocor dikatakan mengekspos keterlibatan sejumlah pemimpin dunia, seperti dari Islandia, Inggris, Ukraina, Azerbaijan, dan negara lainnya, beserta orang-orang di sekeliling mereka dalam skema offshore.

Dalam laporannya, harian Jerman tersebut secara khusus menyebutkan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Raja Maroko Mohammed VI, Raja Saudi Alman bin Abdul-Aziz al Saud, mendiang ayah Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan sejumlah individu yang diduga dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menanggapi hal ini, Mossack Fonseca telah menolak untuk memvalidasi informasi yang terkandung dalam kebocoran tersebut dan menuduh para wartawan mendapatkan akses tidak sah ke dalam dokumen-dokumen perusahaan. Perusahaan tersebut memperingatkan bahwa menggunakan data yang diperoleh secara tidak sah adalah kejahatan dan mereka tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum untuk menghukum para pelaku.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.