Pernah Sengketa, Bagaimana Moskow ‘Berdamai’ dengan Uber Taxi?

Belum reda kontroversi dengan perusahaan transportasi yang melayani jasa ojek, GO-JEK, keberadaan Uber Taxi dan Grab Car di Indonesia pun kini turut mengundang perdebatan panas. Tak dapat dipungkiri, sejumlah jasa transportasi berbasis aplikasi online atau dalam jaringan (daring) hadir menawarkan sarana transportasi yang murah, mudah, dan nyaman bagi masyarakat. Meski begitu, ada pihak yang menganggap kehadirannya justru mengancam pangsa pasar perusahaan taksi konvensional dan mengecam dengan keras keberadaan Uber Taxi dan Grab Car.

Strela, Solusi Kemacetan Jakarta dari Rusia

Pada Selasa (22/3) kemarin, ribuan sopir taksi dan angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dirilis portal berita online Kompas.com, jumlah pendemo kemarin diperkirakan mencapai sebanyak 8.000 orang.

Setelah berorasi di depan Gedung DPR, massa kemudian bergerak ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Di depan gedung Kemenkominfo, massa berunjuk rasa menuntut layanan transportasi berbasis aplikasi Uber dan GrabCar diblokir, atau mengurus izin angkutan umum sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kontroversi Serupa di Moskow

Tak hanya di tanah air, kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi Uber Taxi rupanya juga sempat mengundang kontroversi di Moskow. Pada akhir 2015 lalu, otoritas Moskow dikabarkan sempat mengancam untuk membekukan operasi Uber Taxi di ibu kota. Otoritas Moskow meyakini bahwa operasi taksi dengan pengemudi yang tidak memiliki SIM khusus untuk mengemudikan taksi adalah tindakan ilegal dan dinilai tidak memenuhi standar keamanan.

Berdasarkan informasi yang diberitakan TASS, Layanan Antimonopoli Federal Rusia (FAS) pada bulan Agustus 2015 lalu telah melakukan pemeriksaan terhadap layanan Uber Taxi dan menelaah prosedur kerja sama, serta sistem pembayaran pengemudi. Hal tersebut diikuti dengan sejumlah pengadilan di Eropa terkait layanan transportasi berbasis aplikasi tersebut. Namun, pada bulan Oktober, FAS melaporkan mengenai tidak adanya bukti yang dapat melarang layanan Uber Taxi untuk kembali beroperasi di Rusia.

Otoritas Moskow kemudian menawarkan jalan tengah dengan mewajibkan pengemudi Uber Taxi agar memiliki SIM khusus pengemudi taksi untuk tetap dapat beroperasi. Menanggapi hal ini, pihak Uber menyanggupi permintaan pemerintah untuk menyediakan informasi mengenai rute dan perjalanan setiap penumpang kepada pihak berwenang.

“Kami menyambut dengan baik keputusan Uber Taxi yang bersedia agar pengemudi Uber Taxi dilengkapi izin resmi taksi untuk dapat beroperasi. Perjanjian ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan berkendara, tidak hanya bagi penduduk Moskow, tetapi juga untuk seluruh pengunjung ibu kota,” kata Kepala Departemen Perhubungan dan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Kota Moskow Maksim Liksutov, seperti yang dikutip di situs resmi departemen.

“Dengan menggunakan jasa taksi yang sudah terdaftar, pengguna jasa transportasi akan mendapatkan jaminan keselamatan dan kualitas layanan. Pemerintah Moskow memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan layanan taksi. Taksi telah menjadi bagian penting dari sistem transportasi perkotaan,” kata Liksutov menambahkan.

Bisa Ditiru

Pada kesempatan jumpa pers pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara menyatakan keinginannya untuk meniru cara Rusia tersebut dalam menyelesaikan sengketa layanan Uber Taxi dan Grab Car di Indonesia. Menurutnya, baik layanan transportasi konvensional maupun daring, keduanya harus eksis berdampingan karena dibutuhkan masyarakat. Hanya saja, dibutuhkan penataan peraturan agar lebih teratur sehingga tidak ada gesekan konflik yang tidak perlu.

Pengemudi Taksi di Sankt Petersburg Minta Taksi Uber Diboikot

“Uber dan Grab Car, kita tidak mempersoalkan blokir dan tidak memblokir. Teknologi itu sifatnya netral, kita harus buat peraturan ‘win-win solution’,” kata Rudi seperti yang dilansir oleh Suara.com.

“Pihak-pihak di pemerintah tengah dalam tahap penyelesaian peraturan sehingga bisa selaras," katanya menjelaskan.

Sebagai bagian dari kompensasi yang diberikan kepada masyarakat atas demonstrasi kemarin, manajeman taksi Blue Bird Group memberikan layanan taksi reguler gratis di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya pada hari ini. Demikian hal tersebut dilansir Kompas.com.

Bertemu Ahok, Dubes Rusia: Moskow-Jakarta Bisa Kerja Sama Selesaikan Kemacetan

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.