Italia dan Hongaria Menentang Perpanjangan Sanksi Terhadap Rusia

Kebijakan sanksi terhadap Rusia tidak akan direvisi.

Menteri Luar Negeri Italia dan Hongaria menentang perpanjangan otomatis dan perluasan sanksi terhadap Rusia. Demikian hal ini dikabarkan media asal Inggris Reuters.

Kedua menlu mengungkapkan hal tersebut pada pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pertemuan yang membahas mengenai tindakan lebih lanjut terhadap Rusia tersebut merupakan yang pertama pada tahun ini .

“Pada tahap ini, kita tidak bisa mengambil keputusan begitu saja (terkait perpanjangan sanksi terhadap Rusia -red.),” kata Menlu Italia Paolo Gentiloni. Senada dengan Italia, Menlu Hongaria Peter Siarto menambahkan bahwa Uni Eropa tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak (secara diam-diam) mengenai perpanjangan sanksi terhadap Rusia. “Masalah ini harus diselesaikan di tingkat tertinggi. Keputusan (sanksi) ini tidak bisa diterapkan begitu saja,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Mogherini menyampaikan bahwa, menurutnya, tidak pernah ada perpanjangan teknis atas sanksi. Ia mengatakan, setiap diskusi mengenai perpanjangan sanksi adalah diskusi politik dan hal ini dapat dilakukan di berbagai tingkat berbeda, seperti di Dewan Eropa dan Dewan Urusan Luar Negeri pada tingkat duta besar. Namun, diskusi politik selalu diadakan.

Perwakilan Lithuania Linas Linkevičius pada gilirannya mengatakan bahwa kebijakan sanksi terhadap Rusia tidak akan direvisi.

Reuters menulis, Uni Eropa tidak mungkin membuat konsesus terkait perluasan sanksi terhadap sistem perbankan, industri pertahanan, dan sektor energi Rusia.

Keputusan Uni Eropa yang memperpanjang sanksi terhadap badan hukum dan warga negara Rusia dan anggota pimpinan Republik Rakyat Donetsk (DNR) dan Republik Rakyat Lugansk (LNR) — yang memproklamasikan kemerdekaannya — hingga 15 September dianggap sebagaikonsekuensi atas rusaknya integritas teritorial Ukraina, demikian hal tersebut dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa pada 12 Maret. Secara formal, perpanjangan sanksi terhadap 146 orang dan 37 badan hukum telah dikonfirmasi oleh Dewan Uni Eropa pada 10 Maret. Hal tersebut disepakati tanpa diskusi terlebih dahulu dengan kepala Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman negara anggota Uni Eropa.

Terdapat tiga paket sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Yang pertama adalah sanksi individu yang dijatuhkan terhadap warga Rusia dan Ukraina tenggara yang diyakini Uni Eropa bertanggung jawab atas rusaknya integritas wilayah Ukraina. Sanksi ini berlaku sejak 10 Maret hingga 15 September 2016. Kemudian, yang kedua adalah sanksi berupa tindakan pembatasan sektoral terhadap Rusia, atau yang disebut sebagai sanksi ekonomi. Sanksi ini diberlakukan hingga 31 Juli 2016. Yang terakhir adalah sanksi terhadap Krimea yang berlaku hingga 23 Juni 2016.

Rusia berulang kali membantah keterlibatannya pada peristiwa yang terjadi di Ukraina.

Pertama kali dipublikasikan oleh RIA Novosti.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.