Kemenlu Rusia: 'Rencana B' AS untuk Suriah Menimbulkan Tanda Tanya

Moskow mengaku tidak mengetahui adanya "rencana B" dari pihak AS untuk Suriah.

Moskow tidak mengetahui adanya "rencana B" dari pihak AS untuk Suriah. Demikian hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov pada konferensi klub diskusi Valdai yang berjudul "Timur Tengah: Dari Kekerasan hingga Keamanan".

"Laporan AS atas ketersediaan 'rencana B' menimbulkan tanda tanya. Kami tak tahu apa-apa terkait hal tersebut," katanya. "Kami yakin bahwa sekarang kita semua harus fokus terhadap upaya pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai."

"Kami punya alasan untuk bersikap optimistis. Perjanjian gencatan senjata ini, jika benar-benar diterapkan, dapat menjadi contoh aksi bersama masyarakat dunia," tambah sang diplomat.

"Sekarang kita mendekati saat yang telah ditunggu-tunggu, yaitu gencatan senjata," kata Bogdanov. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia telah menyuarakan keinginan untuk berbagi tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan berbagai pihak yang bertikai di Suriah. Menurut Bogdanov, Rusia melakukan negosiasi yang diperlukan dengan Damaskus dan mengharapkan AS akan melakukan hal serupa dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam konflik."

Pada Senin (21/2) malam, Rusia dan AS merilis deklarasi bersama yang mengatakan bahwa gencatan senjata akan berlaku di Suriah pada 27 Februari, pukul 00.00 waktu Damaskus.

"Sebagai kepala Kelompok Internasional Pendukung Suriah (ISSG) yang berusaha untuk mencapai penyelesaian secara damai krisis Suriah dengan menghormati sepenuhnya peran fundamental PBB, Amerika Serikat dan Federasi Rusia sepenuhnya memutuskan untuk memberikan dukungan kuat untuk mengakhiri konflik Suriah dan membangun kondisi demi terciptanya proses transisi kepemimpinan politik Suriah yang difasilitasi oleh PBB," kata deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut menekankan bahwa penghentian pertikaian harus diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik Suriah, kecuali kelompok teroris ISIS dan Jabhat al-Nusra atau organisasi teroris lainnya yang telah ditandai oleh Dewan Keamanan PBB.

Sekjen PBB Ban Ki-moon menyambut baik kesepakatan tersebut dan mengatakan Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura siap mendukung pelaksanaan perjanjian tersebut, baik di Damaskus maupun dari Jenewa.

Pada Rabu (24/2), Juru Bicara Resmi Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa pusat koordinasi gencatan senjata yang dibentuk Kemenhan Rusia di Suriah telah menerima lebih dari selusin konfirmasi gencatan senjata. Konashenkov menambahkan, sekitar sepuluh pesan konfirmasi diterima dari daerah-daerah di Suriah tempat para prajurit Rusia melaksanakan operasi. Dengan demikian, anggota staf pusat ini bekerja dengan para perwakilan kelompok oposisi di Provinsi Hama, Homs, Latakia, serta kota Damaskus dan Daraa.

Pertama kali dipublikasikan oleh TASS.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.