Kemenlu Rusia: Tak Ada Bukti Warga Sipil Suriah Tewas Akibat Serangan Udara

Moskow tidak menerima bukti-bukti yang meyakinkan terkait isu tewasnya warga sipil akibat serangan udara Rusia di Suriah.

Moskow tidak menerima bukti-bukti yang meyakinkan terkait isu tewasnya warga sipil akibat serangan udara Rusia di Suriah. Demikian hal tersebut ditegaskan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, Senin (8/2).

"Kami tegaskan kembali bahwa operasi udara Rusia ditujukan secara eksklusif untuk menekan ancaman teroris di Republik Arab Suriah," kata Zakharova.

"Baik pemilihan target maupun segala tindakan dalam operasi ini selalu diverifikasi dan dilaporkan secara reguler kepada media oleh Kementerian Pertahanan Rusia dengan penuh transparansi. Pada saat yang sama, hingga kini kami tidak diberikan bukti apa pun yang meyakinkan terkait kematian warga sipil akibat serangan udara Rusia," kata Zakharova.

Zakharova juga mengungkapkan bahwa permintaan Rusia kepada negara-negara yang turut melancarkan serangan udara di wilayah Suriah sebagai bagian dari koalisi pimpinan AS untuk bersama-sama menentukan target sama sekali tidak direspons.

"Sementara itu, kami melihat bahwa militan dari kelompok yang disebut sebagai pasukan moderat dari oposisi antipemerintah tidak menghentikan aktivitas tempur mereka di berbagai daerah di Suriah, yang ternyata tidak dilaporkan oleh media Barat," kata Zakharova.

Zakharova juga menyebutkan bahwa pembicaraan inter-Suriah di Jenewa ditujukan untuk menekankan bahwa sebenarnya kelompok oposisi radikal yang dimanipulasi oleh sponsor asinglah yang telah memperkeruh kondisi ini demi kepentingan mereka dibandingkan dengan delegasi pemerintah Suriah dan lawan-lawan mereka lainnya yang berjiwa patriot dari Damaskus.

"Kami mendukung dialog di Jenewa agar didasari atas kebutuhan untuk mengimplementasikan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB (nomor 2254) seutuhnya. Kami juga akan mematuhi sikap ini pada pertemuan Kelompok Internasional Pendukung Suriah mendatang pada 11 Februari di Munich, dan mendesak semua peserta untuk membuat penilaian yang berimbang dan mengimplementasikan pendekatan yang konstruktif, "kata Zakharova.

Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah (nomor 2254)

  1. Menyerukan gencatan senjata dan perundingan formal mengenai transisi politik yang dimulai pada awal Januari.
  2. Kelompok yang dipandang sebagai ‘teroris’, termasuk ISIS dan Jabhat al-Nusra, dipinggirkan dari perundingan.
  3. ‘Aksi defensif dan ofensif’ (serangan udara koalisi pimpinan AS dan Rusia) terhadap kelompok-kelompok teroris di Suriah akan dilanjutkan.
  4. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan melapor pada 18 Januari 2016 mengenai cara memantau gencatan senjata.
  5. ‘Tata pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan nonsektarian’ akan dibentuk dalam kurun enam bulan.
  6. ‘Pemilihan umum yang adil dan bebas’ di bawah pemantauan PBB akan diselenggarakan dalam 18 bulan.
  7. Transisi politik harus dipimpin Suriah.

Rusia meluncurkan serangan militer ke sasaran ISIS kelompok teroris Jabhat al-Nusra di Suriah sejak 30 September 2015. Serangan ini dilancarkan beberapa jam setelah Dewan Federasi Rusia memperbolehkan Presiden Vladimir Putin menggunakan Angkatan Rusia di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Suriah Bashar al-Assad meminta bantuan langsung kepada presiden Rusia. Sejak awal operasi, kelompok udara Rusia telah melakukan ratusan serangan mendadak, menghancurkan puluhan gudang amunisi, gudang bahan peledak, dan berbagai pos komando.

Pertama kali dipublikasikan oleh TASS.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.