Warga Chita Inginkan Referendum Terkait Penyewaan Tanah kepada Perusahaan Tiongkok

Gerakan masyarakat "Relawan Zabaikalye" menyelenggarakan pertemuan di Chita untuk menolak pengalihan tanah ke Tiongkok.

Warga wilayah Zabaikalye berniat untuk menginisiasi referendum terkait masalah penyewaan tanah dengan sebuah perusahaan asal Tiongkok. Atas penolakan ini, warga Chita siap untuk melakukan langkah-langkah radikal. Sebuah perusahaan Tiongkok berjanji untuk berinvestasi sebesar 24 miliar rubel dalam pengembangan wilayah Zabaikalye. Gerakan masyarakat "Relawan Zabaikalye" menyelenggarakan pertemuan di Chita untuk menolak pengalihan tanah ke Tiongkok.

Menurut Kementerian Urusan Dalam Negeri Regional, pada pertemuan tersebut dihadiri sekitar seratus orang. Pertemuan berikutnya akan diadakan pada tanggal 30 Agustus dan akan melibatkan sekitar 30 ribu aktivis. Menurut salah satu panitia, Stanislav Zakharov, tujuan utama dari para aktivis adalah untuk mengadakan referandum mengenai penyewaan wilayah Zabaikalye pada perusahaan Tiongkok Huae Xingbang (Huae Sinban).

Kemarahan penduduk disebabkan oleh periode sewa yang lamanya 49 tahun dan harus menyerahkan lahan kosong dan padang rumput seluas 115 hektar. Masalah ini harus diselesaikan penduduk. Selama 49 tahun kami tidak akan berada di sini. Nanti sudah tidak ada yang ingat lagi sesungguhnya tanah ini milik siapa. Wilayah ini lebih besar dari wilayah Hong Kong. Selain itu, mereka yakin bahwa nantinya kesuburan tanah akan menurun dan tanah akan menjadi berawa,” ujar Zakharov terlihat geram. Ia mencatat bahwa jika pemerintah daerah dan federal tidak bereaksi terhadap demonstrasi, penduduk siap melakukan langkah-langkah radikalm, seperti mogok makan.

Pada awal Juni lalu, Pemerintah Zabaikalye menandatangani perjanjian dengan pihak "Huahe Sinban". Perusahaan Tiongkok tersebut—yang menurut laporan TASS tidak bergerak di bidang pertanian—siap berinvestasi dalam pengembangan lahan Zabaikalye sekitar 24 miliar rubel dan berjanji untuk menarik tidak kurang dari 75 persen tenaga kerja lokal. Proyek ini akan dibagi menjadi dua tahap. Jika tahap pertama selesai pada 2018 dengan sukses, luas lahan yang disewa akan diperluas sebesar dua ratus hektar.

Sebelumnya, pelawanan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dan "Huae Sinban" dilakukan oleh fraksi partai sayap kanan Liberal Democratic Party of Russia (LPDR). Juru Bicara Majelis Rendah Parlemen Rusia (Duma) dari Fraksi LDPR Igor Lebedev mengatakan pada Kommersant bahwa fraksinya menganggap ini sebagai masalah geopolitik yang penting dan apabila tidak diselesaikan, dua puluh tahun kemudian gubernur Zabaikalye bisa jadi adalah orang Tiongkok. Sementara, salah satu kantor front regional telah mendesak untuk melakukan rapat dengar pendapat sebelum penandatanganan kontrak.

Di lain pihak, Wakil Perdana Menteri Yuri Trutnev mengatakan bahwa tidak perlu mengangkat masalah sewa tanah oleh perusahaan asing ini pada tingkat federal. “Saat ini saya tidak merasa perlu mengambil mekanisme ini di tingkat federal,” ujarnya.

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Rusia di Kommersant.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.