Diplomat Rusia: Kami Tak Butuh Saran dari AS Tentang Bagaimana Mengembangkan Demokrasi

Sang diplomat mengomentari pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia terkait peraturan baru Rusia mengenai ‘organsiasi yang tak diinginkan’.

Demokrasi di Rusia dibangun sesuai dengan norma internasional dan tak butuh masukan dari pihak luar, demikian disampaikan perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk Urusan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum Konstantin Dolgov melalui akun Twitter-nya, Senin (25/5). Ia mengomentari pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Marie Harf mengenai peraturan baru Rusia terkait ‘organisasi yang tak diinginkan’.

"AS sepertinya hendak mengajari penduduk sebuah negara yang berdaulat mengenai demokrasi dan hak asasi manusia,” tulis Dolgov.

Sang diplomat menyebutkan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya telah memecahkan rekor dengan memberi 348 rekomendasi pada AS. “Itu adalah bukti bahwa AS memiliki masalah akut skala besar terkait hak asasi manusia dan supremasi hukum,” tambah Dolgov.

Sedangkan, lanjut Dolgov, perkembangan demokrasi di Rusia akan terus berjalan sesuai dengan norma hukum internasional tanpa campur tangan pihak asing.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS menyayangkan langkah Rusia yang mengeluarkan kebijakan terkait ‘organisasi yang tak diinginkan’. Hal itu dianggap akan mempersulit situasi di masyarakat.

Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Putin pada Sabtu (23/5) lalu dan dipublikasikan di situs resmi pemerintah. Peraturan menyebutkan bahwa organisasi nonpemerintah milik asing atau internasional dapat dikategorikan sebagai organisasi yang tak diinginkan jika dianggap mengancam sistem konstitusi Rusia, kapasitas pertahanan serta keamanan nasional Rusia.

Baca selengkapnya mengenai Hubungan Rusia dan Amerika Serikat. >>>

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.