Perwaklian OSCE menilai peraturan larangan propaganda dan simbol “rezim totaliter Komunis dan Nazi” yang baru saja disahkan oleh pemerintah Ukraina berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
“Hal itu menyulitkan kebebasan berekspresi dan kebebasan media, meski berkali-kali dinyatakan bahwa hak-hak tersebut tetap dilindungi,” kata Dunja Mijatovic dari Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Senin(18/5).
Mijatovic mengingatkan bahwa segala bentuk pembatasan individu dalam mengekspresikan pandangan mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat menciptakan tekanan politik dan merepresi pemikiran kritis, terutama di media.
Poroshenko menandatangani hukum dekomunisasi tersebut pada Jumat (15/5). Selain undang-undang yang mengecam rezim totaliter Komunis dan Nazi di Ukraina dan pelarangan simbol terkait ideologi tersebut, Poroshenko juga menandatangani peraturan mengenai akses arsip lembaga represi rezim totaliter Komunis pada 1917-1991, penghormatan atas kemenangan melawan Nazisme dalam Perang Dunia II pada 1939-1945, dan status legal dan penghormatan bagi pejuang kemerdekaan Ukraina di abad ke-20.
Hukum tersebut diadopsi dengan dukungan 254 suara dari 450 orang anggota parlemen Ukraina Verkhovna Rada, awal April lalu.
Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.
Berlanggananlah
dengan newsletter kami!
Dapatkan cerita terbaik minggu ini langsung ke email Anda