PBB Sebut ISIS Sebagai ‘Oposisi’, Diplomat Rusia Berikan Kritik Keras

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB menilai, penyebutkan Jabhat al-Nusra dan ISIS sebagai oposisi merupakan hal yang tak bisa diterima.

Wakil Tetap Representasi Rusia untuk PBB Vladimir Safronkov mengkritik keras pernyataan Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon terkait situasi kemanusiaan di Suriah, setelah Ki-moon menyebut para militan sebagai ‘oposisi’.

Diplomat Rusia tersebut mendesak Sekjen PBB untuk ‘memberikan evaluasi yang memadai untuk para teroris dan aksi yang mereka lakukan’.

“Penyebutan Jabhat al-Nusra dan ISIS dalam daftar sanksi PBB sebagai ‘oposisi’ sungguh tak bisa diterima dan secara politis tidak benar. Ini tak boleh terjadi lagi,” kata Safronkov,

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis (26/2), Safronkov menyebutkan bahwa interaksi antara PBB dengan Damaskus merupakan salah satu kunci untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Suriah.

“Kami mengajak semua lembaga PBB untuk melakukan interaksi konstruktif dengan pemerintah Suriah. Kami yakin bahwa ini adalah salah satu kunci untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Suriah. Kami sedang bernegosiasi dengan pemerintah Suriah agar mereka bersedia membina komunikasi yang lebih erat dengan badan kemanusiaan PBB,” kata Safronkov.

“Kesulitan yang dihadapi warga sipil Republik Arab Suriah untuk mengakses bantuan kemanusiaan berakar dari situasi keamanan yang rumit, terutama akibat aktivitas organisasi teroris,” kata Safronov mengungkapkan kepeduliannya yang mendalam akan situasi di kota-kota Suriah yang dikuasai ISIS, yakni Rakka dan Deir ez-Zor.

Wakil Sekretaris Jendral PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Wakil Koordinator Bantuan Darurat Kyung-Wha Kang mengatakan, sekitar 600 ribu orang di Suriah tidak bisa menerima bantuan makanan sejak Desember lalu.

“Kami sangat geram mendengar laporan bahwa ISIS mencuri bantuan kemanusiaan dari agen PBB dan mendistribusikannya sesuka mereka. Menurut kami, semua sarana hukum untuk memasok bantuan bagi warga sipil yang berada di bawah kontrol teroris harus diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai pada mereka, sehingga kejadian seperti ini tak akan terulang lagi,” terang Kyung-Wha.

Safronov menyebutkan, wilayah penduduk di kota-kota Suriah juga dibombardir dengan mortar dan senjata rumahan.

“Aksi bombardir tersebut telah menelan seribu orang korban jiwa termasuk anak-anak, dan 200 orang lainnya luka-luka,” katanya.

“Kami meminta kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik Suriah, yakni pemerintah dan oposisi, untuk mematuhi resolusi Sekjen PBB dan hukum kemanusiaan internasional.”

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.