"Pilih Kasih" dengan AS, Pakar: Petinggi Twitter Harus Bernegosiasi dengan Penegak Hukum Rusia

Twitter berulang kali tidak memenuhi tuntutan instansi hukum negara Rusia, yang salah satunya bertujuan untuk menekan dan melawan gerakan ekstremisme.

Jejaring sosial Twitter, yang mendapatkan kritik keras dari badan pengawas sektor komunikasi dan informatika Rusia atau Roskomnadzor, harus berinteraksi lebih erat dengan Pemerintah Federasi Rusia. Demikian pendapat yang disampaikan para pakar pasar internet Rusia yang diwawancarai RIA Novosti.

Twitter berulang kali tidak memenuhi tuntutan instansi hukum negara Rusia, yang salah satunya bertujuan untuk menekan dan melawan gerakan ekstremisme. Rozkomnadzor meminta perusahaan jejaring sosial tersebut untuk menjelaskan sikapnya terkait isu pembukaan identitas pribadi pengguna Twitter.

Pada Senin lalu, Twitter memublikasikan laporan paruh kedua tahun 2014 yang berhubungan dengan permintaan penghapusan informasi dan pemberian data akun pengguna yang berasal dari berbagai negara. Tiga negara yang paling sering melayangkan tuntutan penghapusan konten-konten dalam jejaring sosial Twitter dipimpin oleh Turki (477 permintaan), Rusia (91 permintaan; hanya 13 persen di antaranya yang dikabulkan), dan Jerman (43 permintaan).

Dari data selama paruh kedua 2014 yang dipublikasikan tersebut, Twitter mendapatkan 108 permintaan dari Pemerintah Rusia untuk memberikan sejumlah informasi akun pengguna Twitter, tetapi tidak ada satupun yang dikabulkan.

Menurut kepala lembaga Rozkomnadzor kepada para wartawan, permintaan pemerintah AS terkait isu serupa telah dipenuhi Twitter, tetapi tidak demikian kepada pemerintah Federasi Rusia. Ketika diminta konfirmasi terkait isu ini oleh RIA Novosti, perwakilan perusahaan jejaring sosial tersebut tidak merespon.

“Twitter sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerja sama yang rasional dengan pemerintah Rusia. Contohnya adalah hasil dari negosiasi antara Twitter dengan Rozkomnadzor. Jejaring sosial tersebut telah mengirimkan perwakilannya ke dalam badan komisi yang dapat ikut serta menentukan dan membatasi akses kunjungan ke blog-blog di dunia maya,” terang Kepala RAEC (Asosiasi Komunikasi Elektronik Rusia) Sergey Plugotorenko.

Per 1 Agustus 2014, peraturan dan paket amandemen antiterorisme dalam perundang-undangan Federasi Rusia yang mewajibkan setiap situs pribadi atau halaman jejaring sosial yang memiliki lebih dari tiga ribu kunjungan per hari harus diregistrasikan ke dalam database milik Rozkomnadzor, telah resmi disahkan.

Menurut Plugotorenko, insiden terkait Twitter dengan Pemerintah Rusia ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Namun,Twitter harus mengirimkan para petinggi perusahaannya untuk bernegosiasi dengan para penegak hukum Rusia.

“Permasalahan yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun ini, sudah muncul sebelum adanya amandemen antiterorisme. Ada semacam peraturan tak tertulis yang mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk tidak memberikan data apapun tentang pengguna jejaring sosial kepada perusahaan dan pemerintahan Rusia, termasuk para pengguna yang berada di wilayah Federasi Rusia,” ujar Kepala Perusahaan Ashmanov and Partners Igor Ashmanov.

Di sisi lain, Ashmanov mengatakan, biasanya para raksasa dalam sektor internet akan mengalah bila mendapatkan ancaman kehilangan pangsa pasar yang besar. “Contohnya kejadian yang menimpa Google. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak pergi dari Tiongkok, meski Google sebelumnya secara lantang menyatakan akan melakukan itu,” terang Ashmanov.

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Rusia di RIA Novosti.

Suka dengan media sosial? Baca selanjutnya tentang perang hashtag antara Deplu AS dan Kemenlu Rusia dan opini seorang blogger RBTH, warga India, yang berpendapat saat ini berita bukan lagi monopoli AS.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.