Rusia Ciptakan Daerah Rendah Pajak di Krimea

Keputusan Rusia untuk menetapkan pajak rendah di Krimea bertujuan menarik investor ke daerah tersebut. Foto: Mikhail Voskressenski/RIA Novosti

Keputusan Rusia untuk menetapkan pajak rendah di Krimea bertujuan menarik investor ke daerah tersebut. Foto: Mikhail Voskressenski/RIA Novosti

Pemerintah Rusia baru saja menetapkan kurs pajak pertambahan nilai (PPN) terendah dalam sejarah. Kurs tersebut diterapkan untuk Krimea agar dapat menarik investor membawa uang mereka masuk ke semenanjung tersebut.

Sejak awal Mei 2014, Dewan Negara Wilayah Krimea menetapkan kurs pajak baru untuk pajak pertambahan nilai, yakni empat persen untuk barang biasa dan dua persen untuk barang kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan anak, dan obat-obatan. Sebagai perbandingan, besaran PPN di bagian lain Rusia rata-rata mencapai 18 persen. Pemerintah Rusia juga menghapuskan semua utang wajib pajak di Krimea.

Rusia belum pernah menurunkan pajak serendah ini. Pajak dengan besaran dua sampai empat persen biasanya hanya diterapkan untuk daerah-daerah lepas pantai. Pulau Jersey yang berada di Selat Inggris misalnya, menetapkan kurs PPN sebesar tiga persen.

Menurut analis Investcafe Mikhail Kuzmin, keputusan Rusia untuk menetapkan pajak rendah di Krimea tampaknya cukup logis. Hal itu bertujuan menarik investor ke daerah tersebut. “Pemerintah Rusia akan berusaha mempermudah para pebisnis memasuki wilayah Krimea. Semenanjung tersebut membutuhkan restorasi dan investasi baru agar bisa berkembang,” ungkap Kuzmin.

Ahli UFS IC Vasiliy Ukharsky menjelaskan, daerah rendah pajak dapat menarik investor Rusia dan investor asing untuk berbisnis di Krimea, jika ketegangan di Ukraina mereda.

Besaran pajak tersebut berlaku hingga awal 2015, namun bisa jadi masa berlaku aturan itu mungkin akan diperpanjang kelak. Menurut Kepala Departemen Konsultasi Hukum di Finexpertiza, Victor Demidov, jika keputusan ini berdampak positif dan merangsang aktivitas investasi, kurs PPN untuk Krimea akan dipertahankan setelah masa transisi berakhir.

Menariknya, PPN merupakan pajak negara, tidak masuk dalam wilayah wewenang pemerintah daerah. Namun, kondisi Krimea merupakan pengecualian. Undang-undang Rusia baru mulai berlaku di semenanjung tersebut pada awal 2015.

Amerika Serikat juga memberlakukan penurunan pajak bagi negara bagian Oregon, agar wilayah tersebut dapat menjadi tujuan berbelanja, perdagangan online, dan pengembangan desain baru pakaian bermerek. Pemerintah Rusia berencana menerapkan rencana serupa untuk Krimea. Saat ini, Kementerian Pembangunan Ekonomi telah menyusun rencana untuk menciptakan sebuah daerah ekonomi khusus di semenanjung itu. Perusahaan yang menanamkan 150 juta rubel (4,2 juta dolar AS) ke wilayah tersebut untuk periode tiga tahun akan dibebaskan dari semua pajak kecuali pajak keuntungan sebesar sepuluh persen. Namun, program ini masih dalam tahap perundingan.

Pencarian Surga Baru

Pembuatan daerah rendah pajak di Krimea dilakukan tepat saat perusahaan Rusia gencar mencari tempat baru untuk berinvestasi.

Krisis perbankan di Siprus memengaruhi kondisi tersebut. Menurut data Bank Sentral Rusia, Siprus menempati peringkat satu dari semua negara yang menjadi tujuan transfer uang dari Rusia. Menurut perkiraan Moody, volume deposit perusahaan Rusia berjumlah kurang lebih 19 miliar dolar AS. Secara keseluruhan, para ahli Moody memperkirakan bahwa bank-bank Rusia memiliki dana hingga 53 juta dolar AS di bank-bank Siprus. Dari uang ini, 10-12 miliar dolar AS telah hilang sepenuhnya karena krisis, dan jumlah yang kurang lebih sama terjebak di sistem perbankan setempat. Akibatnya, perusahaan Rusia harus menghadapi bahaya kehilangan uang yang disimpan di “zona aman” untuk pertama kalinya.

Selain itu, pemerintah Rusia juga telah mengumumkan sebuah program skala besar untuk upaya penarikan usaha ekonomi lepas pantai (deoffshorization) dan pengembalian perusahaan dari luar negari ke Rusia. Pada Desember 2013, Presiden Vladimir Putin menyatakan Rusia perlu berjuang menarik kembali ekonomi lepas pantai. Hal itu disampaikan dalam pidatonya di depan Dewan Federasi. Setelah itu, Kementerian Keuangan Rusia menyusun rancangan undang-undang untuk mengendalikan perusahaan asing. Sesuai dengan dokumen ini, semua warga Rusia yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki satu persen saham perusahaan asing wajib memberi tahu pemerintah. Jika mereka memiliki sepuluh persen saham di perusahaan yang terdaftar di lepas pantai, mereka harus memberi tahu pemerintah dan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh.

Peraturan tersebut membuat pemerintah daerah di Rusia berlomba-lomba menarik pajak dari wajib pajak. Secara khusus, pemerintah di Moskow telah mengumumkan penurunan pajak daerah atas keuntungan bagi perusahaan minyak dari 18 persen menjadi 13,5 persen. Namun, pajak 13,5 persen ini hanya dibayarkan atas selisih antara keuntungan tahun ini dan tahun sebelumnya, sedangkan sisa pendapatannya akan tetap dikenai pajak standar 18 persen. Jadi, para pemain pasar tidak terlalu tertarik atas tawaran Moskow tersebut. Platform alternatif bagi perusahaan adalah Saint Petersburg, tempat Gazprom Neft, anak perusahaan perusahaan monopoli gas Gazprom berada. Tapi, jika janji keringanan pajak oleh pemerintah daerah dan federal ini berlanjut, Krimea akan mengalahkan Moskow dan Saint Petersburg dalam perlombaan merangkul investasi dari perusahaan-perusahaan besar.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.