Krisis Krimea: Dampak Ekonomi Terhadap Rusia

Intervensi Rusia dalam krisis Ukraina menyebabkan penurunan drastis pasar saham Rusia dan depresiasi rubel. Situasi menjadi kian rumit akibat ancaman sanksi ekonomi Uni Eropa dan AS terhadap Moskow. Para analis menahan diri untuk membuat prediksi apapun.

Keputusan Dewan Federasi pada Sabtu (1/3) untuk mengizinkan penggunaan kekuatan militer di Ukraina berdampak terhadap perekonomian di pasar internasional. Pada Senin pagi (3/3), bursa saham DAX di Frankfurt turun 2,5 persen, sementara Nikkei di Tokyo jatuh 1,27 persen. Penurunan terbesar dialami oleh pasar saham Rusia. Pada pukul 16.30 waktu setempat, MICEX merosot 12,5 persen dan RTS merosot sebesar 14 persen. Hal ini mengejutkan para investor yang sebelumnya meremehkan kemungkinan konflik akan menyebar lebih jauh dan secara bertahap melibatkan negara-negara Barat.

Nilai tukar rubel di pasar valuta asing juga anjlok. Untuk pertama kalinya, nilai tukar terhadap euro menguat di atas 50 rubel, sementara nilai tukar resmi dolar ke rubel yang ditetapkan oleh Bank Sentral sejak 4 Maret 2014 telah meningkat sebanyak hampir 20 kopek mencapai 36,38 rubel (1 rubel setara 100 kopek). Terakhir kali tingkat rubel-dolar melebihi 36,3 adalah pada 7 Februari 2009.

Menanggapi hal tersebut, Bank Sentral Rusia menaikan suku bunga “sementara” Bank Sentral dari 5,5 persen menjadi 7 persen untuk mencegah inflasi dan risiko instabilitas keuangan. Konstantin Bushuyev, Kepala Divisi Analisis Pasar pada perusahaan pialang Otkrytiye menjelaskan, langkah tersebut bertujuan untuk mengamankan pasar dari kehancuran karena meningkatnya pelarian modal ke luar negeri.

Namun, sulit untuk mengatakan berapa lama “perisai” Bank Sentral dapat mewadahi pasar. Banyaknya peristiwa terkait Ukraina selama akhir pekan membuat sebagian besar analis menolak untuk memprediksi dinamika pasar selama beberapa hari ke depan. Banyak pakar ekonomi yang membandingkan perkembangan saat ini dengan peristiwa Agustus 2008 ketika Rusia melakukan operasi militer di Ossetia Selatan, wilayah separatis Georgia. Saat itu, pada pagi hari setelah pasukan Rusia memasuki Georgia, MICEX turun lebih dari 5 persen dan RTS turun sebanyak 6,5 persen.

Sebagian besar analis membandingkan situasi di Krimea saat ini dengan perang Georgia. Kepala Pusat Prediksi Militer Anatoly Tsyganok mengatakan bahwa biaya tindakan militer di Krimea sebanding dengan biaya konflik lima hari dengan Georgia pada 8-12 Agustus 2008. Menurut perhitungan yang dibuat oleh Pusat Analisis Strategi dan Teknologi, Rusia mengeluarkan biaya sebesar 12,5 miliar rubel (sekitar 400 juta dolar dengan nilai tukar saat itu) untuk perdamaian di Ossetia Selatan. Namun, perbandingan ini hanya relevan jika ada operasi militer berskala penuh di Krimea, yang kemungkinannya kecil. Selain biaya militer, Moskow siap untuk mengalokasikan bantuan keuangan bagi Krimea yang mengalami kekurangan dana untuk membayar pensiun dan gaji karyawan sektor publik.

Faktor lain yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor adalah tekanan Uni Eropa dan Amerika Serikat pada Rusia. Mereka mengancam Moskow dengan sanksi politik berupa pengusiran dari G8 dan sanksi ekonomi dalam perdagangan. Namun, Eropa tidak begitu tegas sebagaimana Washington karena Eropa tidak ingin merusak hubungan dagang dengan Rusia. Bagaimanapun, Rusia adalah mitra ekspor terbesar ketiga Uni Eropa, setelah Amerika Serikat dan Cina. Selain itu, Rusia adalah salah satu pemasok energi utama ke Eropa. Krisis saat ini membuat Eropa khawatir ada gangguan pada pasokan gas.

Infografik jalur pipa gas Rusia ke Uni Eropa

Euromaidan, aksi protes massa di Kiev dan kota-kota lain di Ukraina yang dimulai sejak 21 November 2013, merupakan respon atas dibatalkannya penandatanganan perjanjian kerjasama Ukraina dengan Uni Eropa oleh pemerintahan Ukraina saat itu.

Pemerintah Ukraina memutuskan tidak menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lituania pada 28-29 November 2013. Pemerintah Ukraina lebih memilih menerima pinjaman dana dari Rusia. Keputusan tersebut memicu aksi protes besar-besaran terhadap pemerintah Ukraina.

Kini, pihak oposisi menduduki pemerintahan dan memegang kuasa atas parlemen Ukraina. Verkhovnaya Rada mengumumkan Aleksander Turchinov sebagai Presiden Ukraina dan Arseniy Yatsenchuk sebagai Perdana Menteri Ukraina yang baru. Sementara itu, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych melarikan diri dari Kiev dan meminta perlindungan Rusia.

Perusahaan Rusia Incar Peluang Investasi di Indonesia

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.