Adat Gunung, Hukum Masyarakat Kaukasus

Berdasarkan pihak yang mengumpulkan adat-istiadat gunung, kejahatan paling serius tak tunduk pada pengadilan apa pun.

Berdasarkan pihak yang mengumpulkan adat-istiadat gunung, kejahatan paling serius tak tunduk pada pengadilan apa pun.

Lebih dari 170 tahun lalu, pada 24 Agustus 1845, seorang staf jenderal Rusia memerintahkan untuk mengumpulkan peraturan dan regulasi yang mengontrol kehidupan di pegunungan Kaukasus. Para perwira Rusia mengumpulkan informasi mengenai hukum gunung atau adat istiadat. Ternyata, di masyarakat pengunungan tidak ada hukum yang bersifat umum untuk semua anggota masyarakat.

Sistem hukum di Rusia pernah memiliki fitur yang luar biasa. Saat suatu wilayah baru masuk ke dalam kekaisaran, hukum yang telah ada sebelumnya, biasanya tetap tak berubah selama bertahun-tahun. Baru kemudian, setelah keuntungan dan kerugian dari peraturan administratif dan yudisial wilayah tersebut dipelajari, hukum di wilayah tersebut mulai berubah perlahan, membawanya ke jenjang standar nasional.

Sebagai contoh, proses perubahan legislasi di sebagian wilayah Baltik yang masuk kekaisaran Rusia pada zaman Peter yang Agung (1682 – 1725), berlangsung kurang dari satu abad.

Hukum Komunitas

Proses implementasi legislasi Rusia di Kaukasus juga sangat panjang. Pemerintahan kekaisaran mengizinkan para penduduk gunung untuk menyelesaikan sengketa internal dan konflik mereka berdasarkan adat-istiadat kuno mereka.

Foto: KommersantFoto: Kommersant

Pada saat yang sama, para perwira militer Rusia mulai mengumpulkan sejumlah informasi mengenai adat masarakat Kaukasus, dan menyimpulkan bahwa tiap masalah yang muncul dalam sebuah komunitas selalu diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga, sesungguhnya tak ada hukum bersama atau yang mungkin tercipta.

Fakta yang tak kalah penting adalah bahwa adat dan penyelesaian masalah berdasarkan pada tujuan yang penting, yaitu untuk melindungi komunitas mereka dari intervensi pemerintah sekuler dan religius, untuk menyelesaikan masalah dalam lingkaran terdekat mereka.

Pembunuhan, Balas Dendam, dan Pernikahan

Berdasarkan pihak yang mengumpulkan adat-istiadat gunung, kejahatan paling serius tak tunduk pada pengadilan apa pun. Dendam menjadi sebuah hak, dan digunakan dengan berbagai cara di masyarakat yang berbeda.

Adat masyarakat Kaukasus Kist yang tercatat pada tahun 1849 menyebutkan, “Saat pembunuhan terjadi dalam komunitas, pelaku harus membayar keluarga korban dengan lima sapi dan empat kambing dalam satu tahun, dan pada akhir tahun pelaku akan dibunuh oleh keluarga korban. Jika keluarga korban membunuh pelaku sebelum tahun berakhir, maka pembayaran lima sapi dan empat kambing harus dihitung secara proporsional dan berapa waktu yang tersisa sebelum akhir tahun, sehingga mereka harus mengembalikannya.”

Menurut adat komunitas Kaukasus lainnya, masyarakat Osetia, yang dideskripsikan pada 1935, pertumpahan darah mungkin dihandari, tapi itu bergantung pada kompensasi yang harus dibayar pembunuh.

“Harga yang harus dibayar pembunuh beragam, tergantung seberapa penting klan korban. Jika membunuh ketua klan yang tua atau ternama, denda yang berlaku adalah 18 sapi dan satu hari membajak sawah (satu bidang tanah), atau 36 sapi. Jika pembunuh tak punya sapi atau tanah, dendanya bisa dibayar dengan anak sapi, senjata, perangkat tembaga, atau bahkan anak-anak, dalam kasus ini seorang anak laki-laki setara dengan 36 sapi dan seorang anak perempuan, tergantung pada usia dan kecantikannya, setara 18 hingga 36 sapi.”

Foto: KommersantFoto: Kommersant

Rekonsiliasi pembunuh dan korban juga bisa terjadi, namun diatur oleh regulasi yang beragam di berbagai wilayah Kaukasus. Sebagai contoh, pembunuh bisa pergi ke makam korban dan memohon ampun, dan menyesali perbuatannya. Ia tetap di sana hingga keluarga korban bersedia memaafkannya.

Pelaku yang juga menginginkan rekonsiliasi dapat menculik anak laki-laki atau anggota keluarga korban lainnya dan membawanya ke rumah, membesarkannya, lalu memberinya hadiah mahal dan mengembalikannya ke keluarganya. “Sang korban, yang bersyukur karena pelaku membesarkan putranya, akan berekonsiliasi dengan pelaku dan menjadi saudara sedarah.”

Para peneliti mencatat bahwa berdasarkan adat, status perempuan terus berubah dari waktu ke waktu. Hingga 1962, persetujuan pengantin perempuan untuk menikah tak dibutuhkan, lalu kemudian diwajibkan.

Mayoritas ketetapan adat lebih kurang berlawanan dengan hukum Kekaisaran Rusia, dan saat Perang Kaukasus berakhir pada tahun 1864, pejabat melakukan upaya luar biasa untuk memastikan bahwa praktik adat tersebut dihentikan.

Namun, mereka hanya berhasil mencapai satu hal: mereka yang gagal mengikuti adat, diserahkan pada Pemerintah Rusia untuk diadili. Kemudian pejabat Soviet berupaya keras untuk melawan adat. Namun, sistem penyelesaian masalah tanpa intervensi pemerintah belum lenyap.

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Rusia oleh Kommersant.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.