Anggota Parlemen Rusia Menentang Larangan Literatur Islam

Alexander Shcherbak / TASS
Pada Agustus lalu, pengadilan kota Yuzhno-Sakhalinsk (Sakhalinsk Timur), memutuskan terdapat muatan radikal dalam buku “Doa kepada Allah dan Maknanya di Dalam Islam” yang didasarkan pada kutipan Al-Quran. Keputusan yang dikeluarkan pengadilan memicu kritik keras dari kalangan Islam Rusia dan para dan pemuka agama. Wakil Majelis Rendah Parlemen Rusia (Duma) membahas larangan materi keagamaan menurutnya tak dapat dibiarkan. Sementara para ahli menilai, kasus seperti ini harus diinvestigasi dan jika perlu di bawa ke pengadilan federal.

Alasan pengadilan Yuzhno-Sakhalinsk menetapkan buku “Doa kepada Allah dan Maknanya di Dalam Islam” mengandung materi radikal ialah terdapat pernyataan yang memancing permusuhan, sikap agresif, serta menghina agama lain (mereka yang tidak percaya dan menyembah Allah). Pernyataan  tersebut ditemukan oleh tim ahli dari pengadilan dalam beberapa ayat Al-Quran (Surah Al-Fatihah, Al-Jinn, dan sebagainya), dalam terjemahan bahasa Rusia.

Penjelasan yang tertulis pada buku ini hampir seluruhnya dikutip dari Al-Quran, namun dengan pemberian label ‘mengandung muatan radikal’ buku ini tak boleh disentuh oleh seluruh warga Rusia. Saat keputusan pengadilan tersebut ramai di media, muncul gelombang kemarahan dari kalangan masyarakat muslim. Dewan Mufti Rusia mengkritik keras keputusan tersebut dan mengirim wakilnya untuk mengajukan banding. Kritik yang sangat tajam terhadap hakim dan jaksa pengadilan Yuzhno-Sakhalinsk juga disampaikan oleh pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov.

Kadirov secara resmi mengajukan keberatan atas keputusan yang dibuat pengadilan Yuzhno-Sakhalinsk. Seperti pengaduan lain yang diajukan kejaksaan setempat, menurut Ketua Pengadilan Aleksandr Shukrayi, para jaksa yakin bahwa pengadilan telah membuat keputusan yang salah. Untuk saat ini, semua pihak berharap proses banding akan segera dimulai di Pengadilan Sakhalin.

Akar Masalah

Kabar pelarangan buku "Doa kepada Allah" tersebar luas, namun sebenarnya ini bukan satu-satunya kasus pelarangan literatur Islam di Rusia. Hal tersebut disampaikan Analis Kelompok Krisis Internasional sekaligus ahli Kaukasus Barbara Pakhomenko. Ia menilai lembaga penegak hukum kerap menjalankan tugasnya dengan janggal. "Pada dasarnya, situasinya adalah sebagai berikut: para peneliti menggeledah komunitas Muslim dan menyita semua literatur. Selanjutnya, kejaksaan mengajukan banding ke pengadilan setempat terkait masalah pelarangan penyebaran buku. Pengadilan kemudian akan meminta pendapat para ahli. Namun, secara keseluruhan sistem pengadikan tak efisien," terang Pakhomenko, menjelaskan proses pelarangan literatur Islam di Rusia.

Reaksi Parlemen

Skandal ini menggugah Majelis Rendah Parlemen Rusia (Duma) menggelar diskusi. Dalam pertemuan Komite Asosiasi Umum Perwakilan Keagamaan Rusia, disampaikan bahwa pelarangan ayat suci berpotensi berbahaya. “Keputusan yang prematur dan tidak profesional dapat menabur perselisihan di dalam negeri, dan menciptakan lingkungan yang mudah disusupi oleh kelompok teroris untuk merekrut anggota baru”, terang perwakilan Muslim Shamsaila Saralieva seperti dikutip surat kabar “Izveztiya”.

Kritik terhadap pelarangan teks Al-Quran  juga datang dari perwakilan Gereja Ortodoks Rusia. Diakon Andrey Titushkin membandingkan Al-Quran dengan Injil.  “Di dalam Injil, terdapat banyak frase yang tidak manusiawi yang berasal dari perspektif masyarakat abad ke-21. Ayat-ayat kuno tak dapat dianggap sebagai subjek radikalisme,” ungkap Titushkin seperti dikutip Kommersant.

Kepala Komite Asosiasi Umum Yaroslav Levin menyampaikan pada “Izveztiya” bahwa kitab suci tak seharusnya dianalisis sebagai materi ekstremis. Selain itu, ia juga mengungkapkan mengenai kemungkinan amandemen undang-undang.

Mencari Titik Temu

Ahmet Yarlikapov, peneliti senior Pusat Masalah Kaukasus dan Keamanan Regional Institut Negeri Hubungan Internasional Moskow (MGIMO), yakin bahwa akar masalah dari pelarangan buku-buku agama terlalu luas bagi kewenangan pengadilan wilayah. "Pengadilan wilayah bisa membuat keputusan yang mengikat seluruh negeri. Isu terkait agama tak semestinya menjadi subjek pengadilan wilayah, dan tentu keputusan mereka tidak seharusnya mengikat seluruh negeri," terang Yarlikapov.

Pendapat serupa juga disampaikan Barbara Pakhomenko, "Solusinya adalah dengan membawa kasus ini ke tingkat federal.” Para ahli juga menekankan perlunya meningkatkan keahlian, independensi, serta profesionalitas para pakar. Menurut Yarlikapov, “Kita harus memperketat persyaratan menjadi tim ahli, sehingga mereka tak mudah mengeluarkan keputusan yang kontroversial”.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.