Di Tengah Kebangkitan Tradisi Muslim, Hak Perempuan Diperas di Kaukasus Utara

Dalam survei "Isu Gender di Kaukasus Utara" yang melibatkan 1.200 penduduk dari wilayah tersebut, 76 persen mengakui ada pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.

Dalam survei "Isu Gender di Kaukasus Utara" yang melibatkan 1.200 penduduk dari wilayah tersebut, 76 persen mengakui ada pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.

RIA Novosti
Pernikahan paksa di Chechnya membuat banyak warga Rusia bertanya-tanya mengapa hukum dan norma di negara yang sekuler bisa terang-terangan dilanggar. Kondisi yang dihadapi perempuan di wilayah tersebut mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, terutama pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov terang-terangan mendukung peraturan ‘tradisional’ seperti pembunuhan untuk membela kehormatan, meski pada faktanya praktik semacam itu ilegal di bawah hukum Rusia.

Pada akhir Mei lalu, media Rusia dipenuhi dengan laporan mengenai Luiza Goylabiyeva, seorang gadis Chechnya berusia 17 tahun yang dikabarkan dipaksa menikah dengan seorang pejabat kepolisian berusia 46 tahun yang telah beristri. Peristiwa tersebut mengundang kecaman publik, yang diperparah oleh langkah pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mendukung pernikahan tersebut, sementara ombudsman hak anak Pavel Astakhov menolak desakan jurnalis untuk campur tangan dalam masalah tersebut dengan menyatakan, "Kami tidak membela orang secara terpaksa."

Kisah tersebut membuat perhatian publik terarah pada kondisi hak perempuan di beberapa republik Rusia di Kaukasus Utara, yang disebut oleh banyak aktivis hak asasi manusia mengalami kemunduran. Menurut Yekaterina Sokiryanskaya dari International Crisis Group, pernikahan paksa adalah isu yang benar-benar baru di Chechnya. "Ini tak ada hubungannya dengan tradisi. Bagi keluarga Chechnya, memaksa seorang perempuan menikah dianggap sebagai sebuah aib. Namun, kini, menurut aktivis setempat, penegak hukum dan pejabat mengambil keuntungan dari jabatan mereka," terang Sokiryanskaya.

Tawanan Tradisi

Hukum tradisional dan penerapannya sangat kuat di Kaukasus Utara, yang menciptakan masalah tambahan bagi hak-hak perempuan di wilayah tersebut. "Tradisi sangat kuat di sana, terutama di Dagestan, Chechnya, dan Ingushetia," kata Sokiryanskaya. "Di Osetia Utara, Kabardino-Balkaria, dan Karachay-Cherkessia, peraturan tak terlalu ketat. Di sisi lain, agama juga ikut berperan dalam hal ini, karena hak perempuan di Islam berbeda dengan hak yang diatur oleh konstitusi Rusia."

Kontrol ketat dimulai dari pakaian. Pada 2008, Chechnya memperkenalkan aturan berpakaian: untuk memasuki gedung pendidikan dan institusi negara, perempuan harus mengenakan rok panjang, atasan berlengan panjang, dan penutup kepala.

 

"Sebelumnya, masyarakat Chechnya jauh lebih toleran. Pada masa perang, saya berjalan di sepanjang Grozny mengenakan celana panjang dan tak ada yang memperhatikan saya. Hari ini pun orang-orang biasa tak peduli apa yang dikenakan oleh para perempuan. Namun, pemerintah setempat sangat memperhatikan hal tersebut, mereka menggunakan konservatisme untuk membunuh karir politik mereka sendiri," kata Sokiryanskaya.

Ia menyebutkan bahwa di republik Rusia lain yang didominasi muslim seperti Tatarstan, Islam jauh lebih lembut dan pemerintah tak mengusungnya sebagai ideologi republik. Namun di Chechnya, seorang perempuan bisa dipenjara karena merokok, sementara berhubungan intim di luar nikah dapat dikenai hukuman mati.

Seorang lelaki bernama Sultan Daurbekov saat ini sedang menjalani proses pengadilan di ibu kota Chechnya karena mencekik putrinya yang berusia 38 tahun setelah para tetangga melihat seorang lelaki tak dikenal mengantarnya pulang ke rumah. Putri Daurekov telah bercerai dan membesarkan seorang anak berusia 10 tahun. Di pengadilan, salah seorang saksi mengingatkan hakim bahwa Ramzan Kadyrov memperbolehkan pembunuhan untuk menjaga kehormatan.

Melawan Gelombang

Institusi pemerintah federal dan organisasi lain tak bisa ikut campur untuk mengatasi hal ini. Sokiryanskaya menyebutkan, pada akhir 2013 Kepala Komite Investigasi Rusia Divisi Chechnya Sergei Bobrov mencoba menginvestigasi 'pembunuhan untuk mempertahankan kehormatan.' "Beliau menghadapi tekanan dan kemudian segera digantikan oleh seorang pejabat yang lebih 'pengertian'. Hukum Rusia diterapkan dengan sangat terbatas di wilayah tersebut. Semua hal dilakukan berdasarkan perintah dari Ramzan Kadyrov," terang Sokiryanskaya. Tahun lalu, Rusia membentuk kementerian baru untuk mengurus hubungan Kaukasus Utara, namun sejauh ini institusi itu belum membuat pernyataan apapun terkait hak perempuan di wilayah tersebut.

 

Upaya untuk memperbaiki situasi telah dilakukan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah. "Chechnya kini memiliki beberapa organisasi untuk membela hak perempuan, sekitar enam hingga tujuh organisasi. Mereka membantu menyelesaikan beberapa isu, namun kerap melakukannya 'di balik pintu tertutup'. Mereka tak dapat menunjukkan penentangan secara terang-terangan," kata Sokiryanskaya.

"Sayangnya, sejauh ini belum ada upaya nyata di wilayah tersebut yang dapat melindungi hak perempuan. Para pejuang hak asasi manusia dapat melakukan sesuatu, tapi sejauh ini semua hanya terbatas pada kesepakatan dengan konsekuensi. Perempuan sendiri, seperti yang dibuktikan dari survei opini, ingin tahu lebih banyak mengenai bagaimana melindungi hak mereka dan menentangnya," kata Saida Sirazhudinova, Kepala Pusat Pengembangan Perdamaian Kaukasus untuk Studi Masalah Regional dan Isu Kontemporer Global.

Kurangnya 'Solidaritas Perempuan'

Inisiatif masyarakat juga tak bisa diharapkan. Perempuan Rusia tak siap untuk memperjuangkan hak mereka sendiri ataupun hak rekan-rekannya, seperti yang dibuktikan dalam diskusi publik terbaru terkait kemungkinan pelarangan aborsi. Natalya Bitten, seorang jurnalis dan aktivis dari For Feminism, menyebutkan bahwa hanya perempuan yang memiliki pendidikan dan status sosial yang tinggi yang ikut bergerak.

Dalam survei "Isu Gender di Kaukasus Utara" yang melibatkan 1.200 penduduk dari wilayah tersebut, 76 persen mengakui ada pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, di antaranya ialah terkait ketidaksetaraan, penghinaan, diskriminasi dalam pekerjaan, pelanggaran hak individu, serta pelanggaran hak untuk pencapaian diri.

Bitten menyebutkan bahwa perempuan-perempuan tersebut memiliki potensi personal dan politik yang tinggi dan khawatir terhadap posisi perempuan di Kaukasus Utara. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan menuntut pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait hal tersebut. Namun, insiden pernikahan paksa di Chechnya menunjukkan bahwa upaya mereka belum berhasil.

Bantuan mungkin datang dari pengalaman masa lalu, khususnya dari pengalaman era Soviet, ketika pengadilan kerap berpihak pada perempuan dalam kasus perceraian. "Hukum Rusia harus melindungi perempuan, termasuk dari peraturan agama dan tradisi," kata Sokiryanskaya.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.